Duhhhh !!! Dokter dan Tim Medis RSUD Salewangang Maros Mogok Tuding Manajemen Tidak Transparan

0
48

MAROS — Puluhan dokter dan tenaga medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Salewangang Kabupaten Maros melakukan aksi mogok pelayanan dibagian Poliklinik, Senin, (17/12/2018).

Pasalnya, pihak manajemen rumah sakit dinilai tidak transparan, dari alur pembagian BPJS hingga dugaan penyelewengan yang dilakukan managemen dalam hal ini Pusat Pengendali Pelayanan Rumah Sakit (P3RS).

Salah satu Koordinator Lapangan (korlap) dr Chairuddin mengatakan selama ini pelayanan dokter dan tenaga medis selalu menjadi kambing hitam jika ada sorotan perihal pelayanan RSUD Salewangang.

Padahal mereka hanyalah korban dari buruknya managemen dan tata kelola rumah sakit yang tidak profesional, akuntabel dan transparan.

“Upaya kami secara internal untuk membenahi sistem pelayanan kesehatan tidak mendapat respon yang memadai dari managemen dan stakeholder terkait,” akunya.

Aksi mogok kerja ini, lanjutnya merupakan hal berat dan pahit yang harus mereka lakukan.”Karena kita ingin semua yang terlibat melakukan pembenahan demi terwujudnya pelayanan kesehatan terbk bagi masyarakat,” ujar dokter spesialis THT ini.

Dia mengurai buruknya sistem dalam managemen RSUD Salewangang mencakup kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan rumah sakit, kurangnya transparannya alur pembagian BPJS.

“Juga dugaan penyelewengan yang dilakukan managemen dalam hal Pusat Pengendali Pelayanan Rumah Sakit (P3RS). Dimana penerimaan jasa untuk managemen rumah sakit sebanyak 10 persen dari total klaim BPJS Kesehatan,” katanya.

Selain itu kata dia, managemen rumah sakit juga kurang transparan soal rekap data pasien yang telah terlayani dari rumah sakit terkait status pembayaran baik pending atau belum dibayarkan.

” Kami juga menganggap P3RS yang dibentuk oleh managemen rumah sakit tidak memiliki aturan. Ini tidak sesuai dengan aturan yang ada. Apalagi SK insentif P3RS JKN dan pelayanan keehatan lainnya yang diterbitkan Bupati Maros tidak disertai dengan bukti penerimaan jasa,” jelasnya.

Ironisnya lagi kata dia, insentif P3RS yang beredar memperlihatkan daftar nama dan jumlah pembayaran tidak sesuai dengan SK Bupati, dan disinyalir berasal dari penerima klaim BPJS tiap bulannya sebanyak 5 persen dari total klaim.

Aksi mogok ini kata dia, akan berlangsung hingga waktu yang tidak ditentukan. Akibat mogok ini sejumlah pasien rawat jalan harus pulang, karena tidak pelayanan di Poliklinik RSUD Salewangang Maros. (fj)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here