Soal Perda Perparkiran, Mantan Kabag Hukum Pemkab Mamuju : Secara Langsung Tidak Pernah Diuji Publik

0
41

MAMUJU, CNEWS — Mantan Kabag Hukum Pemerintah Kabupaten Mamuju ditahun Muhammad Yamin mengaku, bahwa keberadaan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mamuju nomor 2 tahun 2018 tentang Perparkiran, sudah lebih dari satu tahun, dan masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda).

Sebagaimana mana diketahui, munculnya sorotan terhadap Perda Nomor 2 tahun 2018 tentang perparkiran tersebut, setelah manajemen Hotel D’Maleo dan Matos memberlakukan tarif diarea parkir yang terdapat dipelataran hotelnya.

Menyikapi hal tersebut, Muhammad Yamin menceritakan, bahwa saat ia menjabat sebagai Kabag Hukum Pemkab Mamuju ditahun 2017 silam, Perda perparkiran tersebut belum pernah melalui tahapan pembahasan, sehingga proses pembahasannya dilakukan ditahun 2018.

“Waktu saya masih kabag hukum memang belum sempat terbahas nanti posisi 2018 ini perda ini baru terbahas,” ucap Muhammad Yamin, saat ditemui diruang kerjanya, Jum’at,04/01/19.

Selain itu ia juga menambahkan, terkait keberadaan Perda nomor 2 tahun 2018 tersebut, sebelumnya telah ia sampaikan melalui kegiatan sosialisasi, yang dihadiri oleh para Camat di Kabupaten Mamuju.

“Kami pernah diundang beberapa kecamatan, dan dibagian hukum itu punya kegiatan sosialisasi na kami sampaikan, Kalau bicara uji Publik mungkin secara langsung tidak,” ungkapnya.

Lebih lanjut Kepala Inspektorat Kabupaten Mamuju itu menuturkan, dengan adanya penyampaian langsung kepemerintah kecamatan yang menghadiri acara sosialisasi tersebut, pihaknya menilai sebagai suatu proses uji publik terhadap Perda Nomor 2 tahun 2018.

“Tapi kami dibagian hukum waktu itu sosialisasi prodak hukum, ya saya rasa itu bagian dari uji Publik, karena rancangan peraturan daerah yang kami masukkan di DPR, kami informasikan dalam sosialisasi waktu itu,” tutupnya.(Mp) 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here