Soal PAD Dari Bagi Hasil Parkir D’Maleo dan Matos, Begini Kata Anggota DPRD Mamuju

0
39

MAMUJU, CNEWS — Anggota DPRD Kabupaten Mamuju Ado Mas’ud, menegaskan bahwa penerapan tarif parkir oleh manajemen Hotel D’Maleo dan Maleo Town Square, telah dinyatakan legal atau sah.

Menurut Ado Mas’ud, alasan utama sehingga langkah yang dilakukan oleh manajemen Hotel D’Maleo dan Matos tersebut dinyatakan sah, karena Rancangan Peraturan Daerah (Ramperda)nya telah di sahkan.
“Perda Perparkiran sudah disahkan, bersamaan dengan pengesahan APBD 2019 pertanggal 27-28 Desember 2018,” ucap Ado’ Mas’ud saat dikonfirmasi di kantornya, Senin, 07/01/18.
Selain itu ia juga menambahkan, adapun bagi hasil dalam bentuk PAD dari penerapan tarif parkir oleh manajemen Hotel D’Maleo dan Matos tersebut, nilai nominalnya diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup).
“Jadi Ramperda itu legalitas secara umum, setelah itu dibuatkan Perbup, berapa persen yang masuk ke PAD kita melalui retribusi dari pihak ketiga,”ungkapnya.
Lebih lanjut Ketua DPC PDI-P Kabupaten Mamuju tersebut,  tidak menepis pertanyaan dari Kepala Dinas Perhubungan Sahmin Lihawa yang mengakui bahwa Pemerintah Daerah belum mendapatkan bagi hasil dalam bentuk PAD, sehingga ia menghimbau ke OPD terkait agar berkoordinasi ke Bupati, untuk segera dibuatka  Peraturan Bupati.
“Memang belum karena itu yang masuk ke daerah berapa, itu diatur oleh perbup, sehingga rekomendasinya kalau kita, silakan OPD terkait dispenda dia yang berkoordinasi ke Bupati untuk membuatkan perbup, kepala Dinas Pendapatan Daerah itu harus pro aktif, menyusun karena dia yang susun Perbupnya di bawah ke pak bupati dia yang teken,”tutupnya. (Mp)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here