Dewan Makassar Minta Pemkot Revisi Mall, Cafe, Resto Hanya Buka Sampai Pukul 7 Malam

0
116

MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar berencana melakukan pembatasan aktivitas masyarakat jelang Natal dan Tahun Baru 2021. Termasuk pembatasan jam operasional mall, cafe dan restoran serta titik kumpul lain di Kota Makassar hanya bisa beroperasi hingga pukul 7 malam. Kebijakan ini akan diterapkan dari tanggal 24 Desember 2020 hingga 3 Januari 2021.

“Beberapa fasilitas-fasilitas umum khususnya tempat titik-titik kumpul itu kita akan tutup sementara, kemudian pembatasan mall, restoran, Cafe dan titik kumpul lain mungkin sampai jam 7 malam saja. Kemudian izin-izin kerumunan itu tidak akan kita keluarkan,” tegas Pejabat (Pj) Wali Kota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin, Jumat (18/12/2020).

Kendati belum dituangkan dalam surat edaran, Prof Rudy mengatakan pihaknya akan segera melakukan sosialisasi perihal kebijakan tersebut, dan akan segera dirapatkan bersama pihak-pihak terkait.

“Kita akan sosialisasikan segera karena ini baru kita diskusikan dan kita rapatkan, paling lambat hari senin kita sudah sosialisasikan kepada masyarakat umum,” ujarnya.

“Jadi, warga-warga di luar kota Makassar untuk tidak perlu datang ke Makassar merayakan tahun baru karena perayaan tahun baru di kota Makassar sementara kita tiadakan,” imbuhnya.

Kebijakan pembatasan jam operasional cafe, resto hingga mall ini dilakukan Pemkot Makassar lantaran meningkatnya jumlah terkonfirmasi Covid-19.

Sebelumnya, Pemkot Makassar pada 15 Desember telah mengeluarkan surat edaran tentang pelaksanaan perayaan Natal dan Tahun Baru 2021.

Dimana tercantum larangan aktifitas, diantaranya pada poin Pertama,Tidak melaksanakan acara/ kegiatan yang bersifat mengundang atau
mengumpulkan orang pada saat Perayaan Natal 2020 dan pergantian Tahun Baru
2021.

Poin Kedua, tidak melaksanakan kegiatan hiburan khususnya pada hotel, Tempat Hiburan Malam (THM), cafe dan restoran.

Poin Ketiga, Senantiasa disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan bagi setiap
pengunjung.

Poin Keempat, Pelanggaran terhadap pengaturan yang dimaksud dalam Surat Edaran ini, akan diberikan sanksi yang tegas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

“Pengawasanan kita akan perketat, tentu didalam struktur organisasi Satgas, ada satpol PP sebagai ujung tombak dan tentu di back teman-teman TNI dan Polri. Dan dibawah koordinasi Polrestabes dan jika ada yg membandel itu bisa dikenakan juga UU kekarantinaan dan itu bisa berujung pada Pidana,” jelas Prof Rudy.

Terpisah, Ketua Komisi D Bidang Kesra DPRD Kota Makassar, Abd Wahab Tahir meminta agar ada kesesuaian pernyataan Pj Wali Kota Makassar dengan surat edaran yang sebelumnya telah dikeluarkan pihak Pemkot Makassar.

Menurutnya, jika dalam pernyataan Pj Wali Kota Makassar memungkinkan adanya penutupan jam oprasional tempat usaha, maka surat edaran perlu direvisi.

“Perlu ada kesesuaian karena dalam surat edaran tidak mencantumkan aturan pembatasan jam oprasional. Karena kalau bicara aspel hukum (legalitas) maka yang diakui adalah yang secara tertulis, bukan pernyataan lisan. Kalau memang dimungkinkan, revisi saja surat edaran itu,” kata legislator Golkar Makassar tiga periode itu.

Wahab juga mengaku pihaknya sepakat jika Pemkot Makassar melakukan pembatasan jam oprasional dengan alasan menekan kasus Covid-19. Namun, ia meminta agar aturan itu didahului dengan sosialisasi.

“Bahwa tindakan itu saya dukung karena dalam rangka menyelamatkan nyawa warga Makassar. Hanya perlu ditegaskan dalam surat beliau termasuk sanksi tegas bagi pelanggar. Yang jadi pegangan adalah surat pak Pak Pj Wali Kota, bukan pernyataan beliau. Maka sebaiknya dalam surat edaran ada tanggal pelaksanaaan dan masa sosialisasi. Nyawa rakyat lebih utama di atas segalanya,” pungkas Wahab. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here