Dewan Sebut Banyak Pusat Perbelanjaan Melewati Batas Jam Operasional Akibat Pengawasan Lemah

0
57

MAKASSAR — Kendati pembatasan jam operasional di Makassar diperpanjang hingga 11 Januari 2021. Namun pengawasan pemerintah kota dinilai masih lemah.

Pasalnya, sejumlah pengusaha masih terang-terangan membuka usaha hingga tengah malam.

Wakil Ketua Komisi B bidang Ekonomi DPRD Kota Makassar, Andi Hadi Ibrahim Baso mengaku beberapa pusat perbelanjaan di Kota Makassar secara umum masih ramai dikunjungi warga melewati batas jam operasional.

Legislator PKS itu mengingatkan, pembatasan jam operasional sejatinya penting. Hal itu sebagai langkah preventif mengurangi penularan Covid-19.

“Pemerintah harus bijak kalau permasalahan perut yang diusik berbahaya bagi realita masyarakat utamanya pedagang yang buka malam hari,” kata Andi Hadi, Kamis, 7 Januari 2021.

Ketua Fraksi PKS Kota Makassar tak menampik bila banyak yang mengeluhkan pembatasan jam operasional tersebut. Seperti penjual pisang epe, hingga penjual terang bulan.

“Mereka kan buka usahanya pada malam hari,” ungkapnya.

Andi Hadi pun meminta ada regulasi khusus, seperti pengecualian terhadap pelaku UMKM yang beraktivitas pada malam hari tetap berjalan.

“Penjual pisang epe itu operasinya biasa di malam hari, jadi perlu regulasi khusus bagi pedagang yang buka malam, Karena kebiasaan kita di Makassar jual pisang epe malam kan. Sore dia buka,” ujarnya

Secara umum, kata dia, dewan mendukung keputusan pemerintah kembali memperpanjang pembatasan jam operasional.

Meskipun demikian, Andi Hadi meminta untuk gencar melakukan sosialisasi secara humanis kepada masyarakat.

Tak hanya itu, ia menekankan kepada Pemerintah Kota Makassar agar memberikan perhatian penuh kepada Satpol PP sebagai garda terdepan sebagai satgas Covid-19.

“Pemerintah juga berikan perhatian kepada petugas satpol PP sebagai ring terdepan. Satpol PP juga kasian dia sudah subuh berangkat kemudian bertugas sampai malam. Negara harus hadir menjamin, jangan sampai Pemerintah kecolongan, dan ini terlihat dengan banyaknya yang terkena, harusnya pemerintah melihat realita diri dulu, pengamanan diri sebelum ke masyarakat,” pungkasnya.

Sementara, Anggota Komisi D DPRD Kota Makassar, Irwan Djafar meminta kepada Pemkot Makassar memperhatikan perkembangan PAD dan pertumbuhan UMKM.

Legislator NasDem itu beralasan, pembatasan pelayanan berdampak pada PAD yang berpotensi mengalami penurunan.

Utamanya bagi UMKM yang membuka usahanya pada malam hari semisal, penjual pisang epe, Coto begadang, terang bulan hingga sari laut.

“Jadi pemerintah harus melihat ini, bijak. Jangan hanya melihat satu sisi tapi harus melihat di banyak variabel,” pungkasnya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here