Wakil Ketua DPRD Takalar, Jabir Bonto Dijerat Pasal Berlapis, Terancam Pencara 20 Tahun, Soal Pengrusakan Kawasan Konservasi di Desa Kale Ko’mara

0
63

MAKASSAR  — Dua Pasal menunggu pelaku Kasus Pengrusakan Kawasan konservasi di Desa Kale Ko’mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, yang menyeret nama Wakil Ketua DPRD Kabupaten Takalar, Jabir Bonto (JB). Pasal berlapis tersebut bahkan bisa menjerat Jabir sampai 20 Tahun penjara.

Hal itu disampaikan Kepala Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Wilayah Sulawesi Dodi Kurniawan dalam keterangan persnya beberapa hari yang lalu di Makassar.

Dodi mengatakan tersangka Jabir Bonto atau JB (58) dijerat dengan pidana berlapis yaitu Pasal 78 Ayat 5 Jo. Pasal 50 Ayat 3 Huruf e Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar.

Dan, kata Dodi JB juga melanggar Pasal 40 Ayat 1 Jo. Pasal 19 Ayat 1 Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Jo. Pasal 55 Ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 200 juta.

“Penetapan JB sebagai tersangka adalah hasil pengembangan kasus dari terdakwa BD yang telah divonis hakim Pengadilan Negeri Takalar 13 Januari 2020 dengan pidana penjara selama satu tahun dan pidana denda 1 miliar rupiah,” ungkap Dodi dalam keterangan tertulisnya.

Berdasarkan informasi, belum lama ini Penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi telah melengkapi berkas perkara JB dengan menyerahkan alat barang bukti berupa ekskavator kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel.

Bahkan, Kejati Sulsel telah menyatakan berkas perkara kasus salah satu wakil rakyat di Kabupaten Takalar tersebut sudah dinyatakan lengkap atau P21.

Kasi Penerangan Hukum Kejati Sulsel Idil yang dikonfirmasi KabarMakassar.com membenarkan perihal tersebut.

“Iya, sudah ada. Kemarin baru tahap dua. Sekarang sementara penyempurnaan surat dakwaan, setelah itu dilimpahkan ke pengadilan. JB sendiri masih ditahan di Rutan Mapolda. Kalau alat bukti Ekskavator itu bukti dari tersangka BD,” ucap Idil, Rabu (27/1).

Mengenai pelaksanaan Sidang Kasus wakil rakyat tersebut, Idil yang dikonfirmasi belum memberikan jadwal yang tepat.

Namun, Idil memberikan informasi bahwa sidang akan segera dilaksanakan. “Insya allah pekan depan,” bebernya.

Disisi lain, menanggapi sidang kasus tersebut. Direktur Penegakan Hukum Pidana KLHK Yazid Nurhuda menuturkan akan menunggu jadwal sidang dari Pengadilan Negeri kota Makassar untuk mengawal kasus tersebut.

“Sidang kasus tersangka JB akan kami dampingi dan pantau terus, termasuk memfasilitasi kebutuhan Saksi Ahli,” pungkas Yazid.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Takalar dari Fraksi Golkar Jabir Bonto ditahan oleh penyidik Gakkumdu KLHK Wilayah Sulsel setelah memenuhi panggilan pada 7 Januari 2021 lalu di gedung pusat pengendalian ekoregion sulawesi dan maluku lantai 4 Jalan Perintis kemerdekaan km 17, Makassar.

Ia dipanggil setelah pemeriksaan satu rekannya berinisial BD yang sudah ditetapkan tersangka sebelumnya.

Diketahui, Kasus Pengrusakan Kawasan konservasi ini terjadi sejak tahun 2019 lalu, pihak Gakkum KLHK intens melakukan penyidikan kasus tersebut sejak tahun 2020 lalu hingga menyeret salah satu anggota DPRD Kabupaten Takalar ditetapkan sebagai tersangka. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here