Legislator Makassar, Hasanuddin Leo “Mari Jadikan Bahan Evaluasi Soal Bantuan Dana Hibah Tak Kunjung Cair”

0
80

MAKASSAR — Legislator Makassar kembali angkat bicara terkait dana hibah industri pariwisata yang disoal oleh Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulsel, karena tidak kunjung cair.

Di satu sisi, Ketua Komisi B DPRD Makassar, William Laurin bilang, persoalan ini menjadi pelajaran bagi seluruh pihak. Utamanya Dinas Pariwisata Makassar.

Mengingat sebagian dari dana hibah pariwisata itu, sudah berada di kas Pemkot Makassar. Namun karena tidak kunjung cair, maka anggaran yang berasal dari APBN 2020 itu dikembalikan ke kas pemerintah pusat.

Padahal menurut politisi PDIP ini, dana dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tersebut, tentu bisa membantu para pelaku usaha perhotelan yang okupansinya menurun drastis di masa pandemi saat ini.

“Ini menjadi pelajaran yang sangat berarti. Sehingga ke depan jangan sampai terjadi seperti itu lagi. Karena ini merupakan bantuan yang sangat dibutuhkan oleh pelaku ekonomi perhotelan dan restoran,” pungkasnya, Selasa (02/02/2021).

Seraya yang dikatakan anggota Komisi B Hasanuddin Leo. Dia bahkan menganggap apa yang diperjuangkan PHRI Sulsel itu hal yang wajar. Sebab, Pemkot Makassar lamban melakukan pencairan dana hibah tersebut.

“Saya juga tidak terlalu mengerti ini Pj dan dinas terkait. Kenapa terlalu lamban untuk melakukan verifikasi terhadap hotel-hotel ini,” ujarnya.

Di lain sisi, Hasanuddin Leo juga menyalahkan pihak pengelola hotel yang tidak memiliki kelengkapan administrasi tanda daftar usaha pariwisata.

Sehingga, persoalan administrasi hingga teknis membuat dana hibah itu tidak kunjung cair. Yang seharusnya sudah bisa cair dalam dua pekan sejak bantuan itu diterima Dinas Pariwisata Makassar.

“Hotel juga salah dalam posisi kenapa anda beroperasi tanpa dilengkapi administrasi yang sebenarnya harus ada. Inikan harus dimiliki oleh hotel, tetapi banyak hotel tidak punya itu (tanda daftar pariwisata). Itu baru diurus setelah dana hibah ini digelontorkan,” pungkas Hasanuddin Leo.

Hasanuddin Leo lalu menyarankan, agar Pemkot Makassar menjemput bola ke kementerian terkait. Tidak hanya membangun komunikasi secara lisan saja.

Sebab sejak Desember 2020 lalu, sebagian dana hibah itu telah berada di kas Pemkot Makassar senilai Rp24,4 miliar dari total yang akan digelontorkan kurang lebih Rp48 miliar.

“Ya sudahlah distribusi aja (dana hibah) bagi yang lengkap (syarat). Jangan sampe tidak ada. Dan kenapa wali kota tidak mau tanda tangan saat ini. Alasannya, sudah masuk tanggal 30 atau tanggal 31 bisa ditransfer. Dananya siap. Pertanyaan kemudian ada hal apa? kenapa Pemkot mempersulit ini barang. Sementara sudah ada di kasnya. Kalau sudah siap kenapa tidak ditetapkan,” tutup legislator PAN ini. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here