Waduh !!! Dewan Makassar Sebut Kebijakan Rudy Banyak Aneh dan Tak Normatif

0
27

MAKASSAR — Keputusan Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin mencopot Kepala Dinas Pariwisata (Dispar), Rysmayani Madji atas buntut dana hibah pariwisata mendapat reaksi keras dari sejumlah legislator.

Anggota DPRD Makassar dari Fraksi Demokrat, Fatma Wahyuddin ikut angat suara. Fatma di Komisi D bidang Kesra menyayangkan penonaktifan Rusmayani, hanya karena proses dana hibah yang batal cair.

“Apalagi yang disalahkan Kadis Pariwisata Makassar. Ini kan kesalahan sistematis. Artinya Pj Wali Kota juga ada kesalahan. Semestinya mencari solusi, bukan malah me-nonjob-kan,” ungkapnya, Jumat (5/2/2021).

Menutunya, Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin duduk bersama mencari solusi apa akar permasalahan sehingga anggaran tersebut batal dicairkan.

“Bukannya langsung menonaktifkan kadis. Menonaktifkan seorang pejabat harusnya berdasarkan hasil pemeriksaan. Ada apa dengan Pemkot Makassar, sedangkan kota-kota lain sudah banyak yang mencairkan dana hibah itu. Ini harus dijelaskan kepada publik,” tegasnya.

“Kita kasian ke pelaku usaha. Mereka aksi ke DPRD Makassar mengeluh. Kami selaku wakil rakyat tentu perlu ikut mendorong agar Pak Pj Wali Kota Makassar serius mencairkan anggaran dana hibah itu,” sambungnya.

Fatma juga menanggapi rencana lelang jabatan yang diusul. Menurutnya, Pj Wali Kota Makassar tidak punya niat yang baik kepada wali kota terpilih, karena secara normatif harusnya diserahkan kepada wali kota terpilih untuk menyusun kabinetnya kedepan

Fatma bahkan mensinyalir ada muatan lain dalam kebijakan lelang jabatan tersebut. Fatma menyebut, lelang jabatan di akhir masa periode Rudy menjadi aneh dan sangat anomali.

“Kami melihat kebijakan beliau (Pj Wali Kota) banyak yang aneh dan tidak normatif,” ucap legislator dua periode itu. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here