Nahhh Kenna Dehhh, Potong Bantuan ke Kelompok Tani di Mappideceng, Oknum Pegawai Dinas Pertanian Luwu Utara Dijebloskan ke Penjara

0
58

MASAMBA — Tim penyidik Kejaksaan Negeri Luwu Utara ( Masamba ), membongkar dugaan korupsi dana bantuan padat karya produktif infrastruktur, sarana dan prasarana pengembangan jalan produksi pertanian dalam rangka pemilihan ekonomi nasional dampak Covid 19 tahun anggaran 2020. Dana bantuan ini berasal dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Selain menetapkan tiga orang tersangka, tim penyidik Kejari Lutra juga menyita barang bukti uang tunai Rp300 juta. Mereka yang ditetapkan tersangka yakni berinisial YFA, BS, dan HS. Setelah menjalani pemeriksaan, ketiganya langsung dijebloskan ke dalam hotel prodeo.

Dilansir dari salah satu media daring menyebutkan Kepala Kejaksaan Negeri Luwu Utara, Haedar, saat ditemui oleh media di ruang kerjanya, Rabu (24/02/2021) menyatakan, bantuan pemerintah padat karya produktif infrastruktur, prasarana pertanian, oleh tersangka, dananya dipotong 35 persen dari setiap Kelompok Tani di Kecamatan Mappideceng. Uang pemotongan itu disetorkan kepada fasilitator dan oknum pegawai di Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara. Dari persentase itu, kata Haedar, Kejari Lutra mengamankan uang tunai sebesar Rp300 juta dan ada kemungkinan akan masih bertambah jumlahnya

“Jumlah pagu anggaran sebesar Rp1 miliar sudah bergulir di meja penyidik Pidsus Kejaksaan Negeri Luwu Utara. Sejumlah kelompok tani di Kecamatan Mappideceng tepatnya Desa Sumber Wangi dan Sumber harum telah mengakui memberikan uang sebesar 35 persen kepada fasilitator Kelompok Tani atas perintah dan petunjuk dari oknum pada Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara dah oknum fasilitator gapoktan. Dia menyebutkan potongan 35 persen itu adalah untuk biaya Adminstrasi, ATK
padahal dalam petunjuk teknis kegiatan biaya adminstrasi dan ATK hanya 3 persen dari anggararan yang telah diberikan,” tegas Haedar.

Kata Haedar, pemotongan uang 35 persen dari dana bantuan pemerintah padat karya produktif infrastruktur prasarana dan sarana pertanian itu, tidak ada payung hukumnya, sehingga dinyatakan kasus ini lebih kepada pemerasan kepada gapoktan. Selain itu, para tersangka tidak mengindahkan program pemerintah yang tengah gencar gencarnya melakukan pemulihan ekonomi terdampak covid 19.

Sebelumnya, penyidik Pidsus Kejari Luwu Utara berdasarkan hasil ekspose, menetapkan tiga orang tersangka.Saat ini tiga tersangka, YFA, HS dan BS masih menjalani pemeriksaan maraton untuk perampungan berkas perkara.

Menurut Haedar, awal tahun 2021, Kejari Lutra memiliki tiga pekara ditingkat penyidikan dan penuntutan. Sementara beberapa kasus ada yang masih dalam tahap penyelidikan.”Kejari Lutra tetap akan getol mengawal penggunaaan keuangan negara,” tandas Haedar. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here