Nah, BPK Temukan Kejanggalan dalam Pengelolaan Hotel Wisata Covid-19 di Makassar

0
22

MAKASSAR — MAKASSAR — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan beberapa kejanggalan dalam pengelolaan hotel wisata Covid-19 di Sulsel.

Hasil penemuan itu tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Kepatuhan penanganan pandemi Covid-19 tahun 2020 pada Pemprov Sulsel dengan nomor LHP: 65/LHP/XIX. Makassar 12/2020.

Selain program wisata Covid-19, dalam LHP itu BPK juga menyoroti persoalan dana BTT Pemprov, Pembangunan Infrastruktur, pengadaan alat kesehatan hingga dengan tidak sinkronnya data penerima Bansos Covid 19.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Selatan, Nimal Lahamang, mengatakan tidak tahu menahu soal temuan BPK.

Namun, yang ia ketahui temuan yang ada hanyalah soal administrasi. “Mungkin administrasinya, mungkin data-data pasien, yang jelas kan ada datanya kapan masuk, itu terdaftar,” kata Nimal Lahamang, ketika ditemui di Hotel Claro Makassar, Jumat, (26/3/2021).

Lebih lanjut, kata Nimal, selama ini pihaknya senantiasa didampingi oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

Ada pun untuk kejelasan penggunaan fasilitas di hotel, menurutnya selama ini pasien tinggal masuk saja setelah terdaftar.

“Kamar tidak bisa kita tentukan tergantung pasien, berapa pasien masuk itu yang terdaftar. Datanya yang pegang Dinas Kesehatan, saya kan infrastrukturnya,” jelasnya.

Selain itu, kata Nimal, kerja sama Pemprov dengan pihak hotel wisata covid-19 selama ini memang tidak ada teken kontrak, karena tidak dapat ditentukan jumlah pesanan atau nilai kontrak.

Menurutnya, pemilihan hotel hanya berdasarkan surat keputusan dari Gubernur Sulawesi Selatan terkait penunjukan hotel yang digunakan untuk Program Wisata Duta Covid.

Berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), jumlah pemesanan kamar hanya disatukan berupa paket pekerjaan tidak dirinci jumlah penggunaan kamar.

Dokumen pertanggungjawaban keuangan untuk pengadaan hotel tidak dilengkapi dengan berita acara perhitungan bersama yang menjadi dasar dalam pembuatan berita acara serah terima.

Sementara itu, dokumen pertanggungjawaban pengadaan makan minum menunjukkan bahwa untuk dokumen kewajaran harga hanya mencantumkan surat pernyataan kewajaran harga, tidak melampirkan komponen pembentuk harga makanan. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here