Anggota Dewan Makassar, Wahab Tahir Minta Inspektorat Audit Data KPM Dinas Sosial

0
35

MAKASSAR — Ketua Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Makassar Abdul Wahab Tahir menyebut tak ingin berprasangka buruk terkait adanya penurunan jumlah Kelompok Penerima Manfaat (KPM) secara signifikan.

Sebab itu, Wahab meminta Inspektorat Makassar melakukan audit khusus terhadap data penerima KPM untuk mengetahui detail persoalannya.

Pasalnya, kasus tersebut berpotensi menimbulkan polemik di masyarakat, salah satunya dugaan adanya data fiktif penerima bansos.

“Selama ini kan kita tidak mau berprasangka jadi kita harapkanlah inspektorat, lakukan audit lah terhadap 15 TKSK, audit kinerja Dinas Sosial. Jadi audit itu akan buktikan semuanya, apakah kinerja mereka baik-baik saja atau memang tidak baik-baik saja,” kata Wahab, Rabu, 14 April.

Komisi D DPRD Makassar mempersoalkan
Makassar berkurangnya Kelompok Penerima Manfaat (KPM) di Kota Makassar. Total target semestinya harus melebih jumlah di bulan sebelumnya.

Data Januari 2021 tercatat jumlah penerima bantuan sosial KPM Kota Makassar berjumlah 38.531 dan di bulan Februari naik 39.458.

Sementara pada bulan Maret, jumlah yang dilaporkan justru menurun menjadi 11.025. Di sisi lain, anggaran kucuran pusat di BRI dikalkulasi tetap sama.

Jumlah KPM sebayak 27.288 dinilai masih jauh dari target, yakni sebesar 50.000 atau paling tidak melebihi jumlah bulan Februari.

Sementara, Plh Kepala Dinas Sosial Makassar, Asvira Anwar mengatakan pihaknya terus mendorong penambahan jumlah penerima KPM tersebut ke pusat.

Asvira berharap penambahan benar-benar bisa memenuhi target sesuai dengan yang diharapkan.

“Angka sementara di situ (27.288) tapi kita masih terus tambah, mudah-mudahan bisa capai (target). Karena ini kan kewenangannya Kemensos, seandainya kewenangan’ta,” tutupnya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here