Badan Anggaran DPRD Makassar Soroti Rencana Pengadaan Kontainer Rp15 Miliar di Program Makassar Recover

0
26

MAKASSAR — Sejumlah anggota DPRD Makassar yang tergabung dalam Badan Anggaran (Banggar) menyoroti rencana kerja anggaran yang diusulkan Pemkot Makassar melalui Program Makassar Recover. Salah satunya pengadaan kontainer untuk ruang pemeriksaan dan deteksi Covid-19 yang ditaksir mencapai Rp13 miliar lebih.

Sorotan tersebut mengemuka dalam rapat Banggar bersama TAPD Pemkot Makassar yang membahas rencana pergeseran atau recoffusing anggaran pemerintah kota untuk penanganan Covid-19 melalui program Makassar Recover, Senin (12/4/2021) lalu.

Anggota Banggar dari Fraksi PKS, Yeni Rahman mengatakan, dalam draft yang disampaikan TAPD mengusulkan anggaran Rp15,3 miliar lebih untuk pengadaaan kontainer di 153 kelurahan. Adapun harga per unit kontainer mencapai Rp100 juta.

Padahal menurut Yeni, yang dibutuhkan saat ini penambahan ruang isolasi baru di rumah sakit, termasuk penambahan alat PCR, ventilator dan laboratorium.

“Pengadaan kontainer itukan nilainya sampai Rp15,3 miliar lebih jika dikalikan 153 kelurahan. Kami minta dievaluasi lagi, karena yang kita butuhkan sebenarnya penambahan ruang isolasi di rumah sakit, termasuk alat ventilator dan laboratorium agar mempercepat hasil proses pemeriksaan PCR,” ucapnya.

Hal lain yang disoroti pihaknya, yakni penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada 60 ribu Kepala Keluarga (KK) dengan nilai Rp250 ribu per bulan, melalui indikator tingkat kepatuhan, dimana dalam rapat Banggar, pihak TAPD tidak menjelaskan kelompok masyarakat yang akan menerima BLT tersebut.

“Jadi tidak dijelaskan kelompok masyarakat mana yang menerima BLT tersebut. BLT kan biasanya untuk warga menengah ke bawah nah ini perlu diperjelas klasifikasi penerima BLT itu,” sorot Yeni yang juga anggota Komisi D Bidang Kesra itu.

Termasuk pelibatan relawan yang sedianya, kata Yeni sebaiknya melibatkan RT-RW dan kader Posyandu di wilayah masing-masing untuk mempermudah proses deteksi nantinya.

“Relawan juga, selain RTRW bisa melibatkan kader Posyandu. Kalau untuk penginputan data kesehatan warga kasih saja kader Posyandu. Karena kader posyandu perpanjangan tangan Puskesmas,” pungkasnya.

Kendati recoffusing anggaran merupakan hak penuh pihak eksekutif, namun Yeni mengaku pihaknya di legislatif tetap akan menjalankan fungsinya.

Dokonfirmasi terpisah, Ketua TAPD yang juga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sekaligus Plt Kadis Kesehatan Makassar, dr Andi Hadijah Iriani R, mengatakan recofussing anggaran program Makassar Recover diusul mencapai Rp380 miliar yang didominasi pembelian alat screening, APD dan peemriksaan swab PCR dan Antigen, termasuk honorarium relawan Covid-19.

“Digunakan untuk pembelian alat pemeriksaan atau screening seperti tensi meter, termogun, ocymeter, APD bagi nakes, pembelian vtm untuk pemeriksaan swab PCR, swab Antigen dan honor bagi relawan,” kata Iriani, Rabu (14/4/2021).

Hanya saja, Iriani belum menjawab berapa nilai pengadaan kontainer seperti yang diseoroti pihak Banggar. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here