Nonaktifkan Sembilan Staf Ahli Nurdin Abdullah, Plt Gubernur Sulsel Bakal Tambah Tenaga Ahli

0
73

MAKASSAR — Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman akan menambah komposisi tenaga ahli pendamping Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

Pihaknya akan melakukan evaluasi dalam waktu dekat ini untuk melihat kebutuhan personel tenaga ahli tersebut. Dia mengaku sudah berkomunikasi dengan TGUPP soal tenaga ahli yang bisa dipertahankan, ditambah, dan dikeluarkan.

“Saya sudah minta TGUPP rumuskan bersama dengan beberapa OPD bahwa lihat juga apa yg Anda butuh, saya juga minta, butuh beberapa tambahan tim,” sebut Andi Sudiriman Sulaiman.

Model penta helix yang didasarkan pada lima jenis pemangku kepentingan, yaitu academic, business, community, government, dan media diakuinya sangat dibutuhkan

“Dari akademisi, sistem pemerintahan birokrasi, masyarakat, dan pengusaha. Nantinya TGUPP, mana komponen yang memang sesuai kebutuhan ke depannya,” bebernya.

“Kita juga tetap meminta masukan TGUPP bagaimana format yang dibutuhkan. Mereka dilibatkan. Secepatnya lah dituntaskan. Karena melihat kebutuhan prioritas kita,” tambah adik mantan Mentan RI Amran Sulaiman tersebut.

Terpisah, Anggota TGUPP Moh Roem mengatakan, evaluasi memang harus dilakukan menyesuaikan kebutuhan Plt Gubernur. Apalagi, kata dia, Andi Sudirman punya gaya kepemimpinan berbeda dengan Nurdin Abdullah.

Pastinya komposisi baik TGUPP dan tenaga ahli nantinya pasti akan berbeda. Sesuai kebutuhan yang ada sekarang. “Memang evaluasi penting. Karena kebutuhan pak Andi Sudirman beda dengan pak NA. Memang perlu ada penyesuaian,” tambahnya.

Saat ini jumlah TGUPP sebanyak 8 orang. Sementara untuk tenaga ahli jumlahnya 30 orang, yang akan dievaluasi sesuai kebutuhan Andi Sudirman Sulaiman saat ini. Tenaga ahli itulah yang bertugas membantu TGUPP melaksanakan fungsinya ke setiap OPD.

Sebelumnya diberitakan, sembilan staf khusus (stafsus) Nurdin Abdullah dinonaktifkan. Mereka terakhir menerima gaji pada Februari 2021.

Pelaksana tugas Kepala Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), Andi Darmawan Bintang menjelaskan alasannya.

Penonaktifan tersebut dilakukan setelah Nurdin Abdullah dan beberapa orang lainnya terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada (26/2/2021).

“Sembilan stafsus gubernur dinonaktifkan setelah ada insiden kemarin,” kata Andi Darmawan Bintang, Rabu (21/4/2021).

Gaji staf khusus gubernur terakhir terakhir dibayarkan pada Februari 2021. Sementara pada bulan Maret mereka sudah tidak menerima gaji meski anggarannya masih ada.

“Nanti anggaran bisa dicairkan jika mereka kerja lagi,” tambahnya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here