Garap Kasus Korupsi Dana Aspirasi, Kejati Tahan Mantan Anggota DPRD Jeneponto

0
99

MAKASSAR — Tim penyidik Bagian Pidana Khusus Kejati Sulsel menahan mantan anggota DPRD Kabupaten Jeneponto, Syamsuddin, Senin (11/11/2015).

Syamsuddin adalah satu dari enam tersangka kasus korupsi dana aspirasi DPRD Jeneponto tahun 2013-2014 senilai Rp 23 miliar. Sebelum ditahan, Syamsuddin yang mengenakan setelan batik warna biru dan celana coklat, lebih dulu menjalani pemeriksaan sekitar lima jam. Pemeriksaan dilakukan di Bagian Pidana Khusus Lantai V Kejati Sulsel.

Usai diperiksa, Syamsuddin langsung dibawa ke Rutan Makassar untuk dibui. Itu dilakukan setelah Kepala Seksi Penyidikan Kejati Sulsel, Syahrul Djuaksa menerima surat perintah penahanan yang telah ditanda tangani oleh Asisten Pidana Khusus, Gery Yasid.

Juru Bicara Kejati Sulsel, Muliadi mengatakan, penahanan tersangka mengacu kepad Pasal 21 KUHAP.

“Unsur objektif dan subjektif dalam pasal 21 telah kami penuhi. Penahanan dilakukan untuk mengantisipasi tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti serta mengulang perbuatan serupa,” ujar Muliadi.

Menurut Muliadi, kasus korupsi dana aspirasi Jeneponto menyeret enam orang tersangka. Mereka masing-masing Ketua Badan Legislasi DPRD Jeneponto, Andi Mappatunru, mantan Ketua Komisi Bidang Keuangan, Alamzah Mahadi Kulle, legislator Jeneponto, Burhanuddin, mantan legislator Jeneponto, Syamsuddin, Bunsuhari Baso Tika dan staf Dinas PU, Adnan.

Diketahui, Tim penyidik menemukan beberapa proyek dari dana aspirasi Jeneponto yang ternyata fiktif. Pencairan dana dan proyek dikerjakan pada 2012. Dalam laporan pertanggungjawaban ditemukan adanya ketidaksesuaian fisik proyek dengan kondisi di lapangan.

Laporan dibuat seolah-olah pekerjaan telah dilaksanakan sesuai kontrak. Beberapa proyek juga diduga tak sesuai spesifikasi yang tertuang dalam kontrak. Sejumlah legislator diduga ikut mengerjakan proyek itu.

Dana aspirasi dianggarkan Rp 23 miliar oleh Pemerintah Kabupaten Jeneponto untuk pembangunan infrastruktur di 35 daerah pemilihan anggota dewan.

Hasil penyidikan ditemukan, mekanisme pengusulan anggaran, persetujuan hingga penggunaan anggaran tidak sesuai dengan prosedur. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here