Kejari Mulai Jadwalkan Pemeriksaan Kadis Kesehatan Makassar

0
179

MAKASSAR — Kejaksaan Negeri Makassar menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Dinas Kesehatan Makassar dr Naisyah Tun Azikin terkait proyek pembangunan Puskesmas Bangkala pada 2014-2015.

“Kasusnya ini sudah kita tingkatkan ke penyelidikan setelah pengumpulan data dan bahan keterangan (Puldata dan pulbaket) dinyatakan lengkap dan memenuhi unsur penyelidikan,” ujar Kepala Seksi Intelijen Kejari Makassar Andi Fajar Nugraha Setiawan di Makassar, Rabu.

Ia mengatakan, pemeriksaan terhadap Kepala Dinas Kesehatan Makassar itu dilakukan untuk proses penyelidikan dalam pembangunan Puskesmas Bangkala.

Pada proyek itu, Dinas Kesehatan Makassar dua kali menganggarkan proyek tersebut karena pada 2014, pembangunan Puskesmas tidak selesai sesuai dengan masa kontraknya.

Dinas Kesehatan kemudian memutus kontrak proyek itu dan mendendanya atas keterlambatan dari penyelesaian pembangunan. Pada 2015, Dinas Kesehatan kembali menganggarkan proyek itu dan membuka tender baru.

“Jadi yang kami periksa dari petinggi atas dulu hingga ke bawah. Setelah semua selesai diperiksa, kami kembali periksa dari bawah sampai ke atas,” jelasnya.

Meski demikian, Dinas Kesehatan Kota Makassar sebelumnya menganggap proyek tersebut sudah tidak ada masalah lagi. Namun, Kejari berpendapat bahwa proyek itu perlu dilakukan penyelidikan karena terindikasi melanggar hukum.

“Kami berpendapat bahwa kasus itu sudah bisa ditingkatkan ke tahap penyelidikan setelah melalui puldata dan pulbaket. Sehingga, akan dilakukan pemeriksaan terhadap siapa saja yang dinilai bertanggungjawab pada proyek itu,” ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Naisyah Tun Azikin mengelak jika proyek tersebut bermasalah. Dia mengatakan, proyek pembangunan Puskesmas Bangkala tidak ada lagi masalah karena pengerjaannya hampir 100 persen.

“Memang tahun lalu pekerjaannya 51 persen dan pada saat itu juga dibayar hanya 51 persen saja. Pembayaran sesuai dengan bobot yang dikerjakan. Saat ini pekerjaannya sudah 100 persen,” katanya.

Karena tahun lalu hanya 51 persen bobot pekerjaan, pihaknya menilai kontraktor yang mengerjakan proyek pada 2014 dinilai menyalahi kontrak. Sehingga, dia memutuskan kontrak dan melakukan blacklist terhadap kontraktor bersangkutan.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here