Kejati : Tersangka dana aspirasi Jeneponto kemungkinan bertambah, Siapapun Terlibat Pasti DIseret

0
79
MAKASSAR — Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat mengisyaratkan akan ada tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi dana aspirasi DPRD Jeneponto pada 2013.

“Dalam penanganan kasus ini, penyidik berencana akan menambah tersangka lain. Sudah ada beberapa nama yang dikantongi oleh penyidik,” ujar Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulselbar Muliadi, di Makassar, Minggu.

“Siapapun yang terlibat dalam kasus ini pasti akan diseret juga karena penyelidikan dan penyidikannya belum selesai,” katanya.

Dalam kasus ini, penyidik Pidana Khusus Kejati Sulselbar baru menetapkan enam orang tersangka dan satu orang diantaranya telah dijebloskan ke dalam rumah tahanan untuk proses perampungan berkas sebelum dilimpahkan ke pengadilan.

Tersangka yang telah dijebloskan ke dalam Rumah Tahanan Klas I Makassar itu yakni mantan Legislator Jeneponto Syamsuddin. Sedangkan proses penyidikan untuk tersangka lainnya masih berlangsung.

Menurut Muliadi, kasus korupsi dana aspirasi Jeneponto menyeret enam orang tersangka. Mereka masing-masing Ketua Badan Legislasi DPRD Jeneponto, Andi Mappatunru.

Kemudian mantan Ketua Komisi Bidang Keuangan, Alamzah Mahadi Kulle, legislator Jeneponto, Burhanuddin, mantan legislator Jeneponto, Syamsuddin, Bunsuhari Baso Tika dan staf Dinas PU, Adnan.

Diketahui, tim penyidik menemukan beberapa proyek dari dana aspirasi Jeneponto yang ternyata fiktif. Pencairan dana dan proyek dikerjakan pada 2012.

Dalam laporan pertanggungjawaban ditemukan adanya ketidaksesuaian fisik proyek dengan kondisi di lapangan. Laporan dibuat seolah-olah pekerjaan telah dilaksanakan sesuai kontrak.

Beberapa proyek juga diduga tidak sesuai spesifikasi yang tertuang dalam kontrak. Sejumlah legislator diduga ikut mengerjakan proyek tersebut.

Dana aspirasi dianggarkan Rp23 miliar oleh Pemerintah Kabupaten Jeneponto untuk pembangunan infrastruktur di 35 daerah pemilihan anggota dewan.

Hasil penyidikan ditemukan, mekanisme pengusulan anggaran, persetujuan hingga penggunaan anggaran tidak sesuai dengan prosedur.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here