Penggiat Anti Korupsi : Usut Tuntas Proyek Bantuan Bibit Kakao di Luwu Utara

0
80
  • Plt Kadis Pertanian dan Perkebunan Luwu Utara Siap Hadapi Kejaksaan

MASAMBA, CNEWS — Rencana Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat menyelidiki kasus dugaan korrupsi pengadaan bibit kakao tahun 2015 terhadap Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Selatan disambut positif oleh masyarakat. Salah satu penerima bantuan proyek bibit kakao tersebut adalah Kabupaten di Luwu Utara.

Penggiat Anti Korupsi Kabupaten Luwu Utara, Hariyono Wardi, spd menyatakan, langkah kejaksaan untuk mengusut bantuan
proyek bibit kakao tersebut sudah sangat tepat, dan harus diusut tuntas termasuk dengan memeriksa daerah penerima bantuan
proyek ini. “Kabupaten Luwu Utara sebagai salah satu penerima bantuan proyek bibit kakao tahun 2015, patut didalami, kami
khawatir penyaluran bibit kakao kepada petani di daerah ini boleh jadi tidak tepat sasaran, atau hanya diberikan kepada kelompok
masyarakat tertentu saja,” tandasnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Luwu Utara Rusdi Rasyid tidak bisa memberi
komentar banyak terkait bantuan tersebut.

Ketika dihubungi oleh celebesnews, Rusdi lebih banyak terkesan menutup diri di ruang kantornya, saat beberapa kali dihubungi via handphonya, Minggu (3/6), malam sekitar pukul 21.00 wita, untuk kesekian kalinya pesan singkat yang dilayangkan reporter celebesnews baru dibalas.

Rusdi mengungkapkan, terkait bantuan bibit kakao tersebut, dirinya tidak bisa memberi komentar banyak, karena bantuan itu
tahun 2015, sementara jabatan sebagai pelaksana tugas dijabatnya belum lama ini.

Meski begitu, Rusdi mengaku, bantuan proyek bibit kakao tersebut bukan ditangani satuan kerja yang dipimpinnya saat ini Dinas
Pertanian dan Perkebuan, akan tetapi ditangani oleh Dishutbun. “Setahu saya kemungkinan itu ditangani oleh Dishutbun, dan pada waktu bantuan itu ada, saya belum menjabat sebagai pelaksana tugas kepala dinas Pertanian dan Perkebunan Luwu Utara,”
ujarnya.

Sebaliknya, Rusdi mempersilahkan kejaksaan bila akan masuk memeriksa bantuan proyek kakao tersebut. “Silahkan saja bila
kejaksaan atau aparat penegak hukum mau masuk, saya siap hadapi,” ungkapnya.

Sekedar diketahui,  Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat mulai mengusut dugaan korupsi proyek pengadaan bibit kakao sambung pucuk di lima kabupaten di Sulawesi Selatan. “Kami masih mengumpulkan bukti-bukti dan memang kita lagi

menyelidiki kasus dugaan korrupsi pengadaan bibit kakao itu,” ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulselbar Salahuddin di Makassar.

Dia mengatakan, penyelidikan yang dilakukan itu berdasarkan laporan masyarakat mengenai adanya dugaan ketidakberesan dalam proyek perkebunan itu. “Ada lima kabupaten di Sulsel yang mengerjakan proyek pengadaan bibit kakao itu dan semuanya sedang diselidiki,” katanya.

Kelima kabupaten itu yakni Kabupaten Bone, Kabupaten Luwu, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Luwu Utara, dan Kabupaten
Bantaeng.

Salahuddin mengaku untuk pengumpulan data dan bahan keterangan itu pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap 10
orang. Dari jumlah itu, lima rekanan dari tiap kabupaten, tiga orang penangkar bibit, panitia lelang dan pejabat pembuat komitmen (PPK) dari lingkup Dinas Perkebunan Sulawesi Selatan.

“Pengusutan kasus tersebut masih dalam proses pengumpulan bahan keterangan dan data. Kita masih telusuri indikasi perbuatan
melawan hukumnya,” tandasnya.

Proyek yang diduga dikorupsi itu bersumber dari anggaran tahun 2015. Namun, Salahuddin enggan menyebutkan nilai anggaran
proyek pengadaan bibit kakao sambung pucuk tersebut.

Salahuddin mengatakan indikasi perbuatan melawan hukum dalam proyek tersebut masih terus didalami dan jika dalam
penyelidikannya tidak ditemukan unsur melawan hukum, maka kasusnya tidak akan dilanjutkan.
Dugaan sementara, diduga ada pihak yang melakukan permainan harga dengan melakukan penggelembungan anggaran (mark up)

pengadaan bibit kakao sambung pucuk. “Ada ketidaksesuaian harga antara yang diadakan itu dengan harga di pasaran,” katanya.
Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris Dinas Perkebunan Sulawesi Selatan Andi Ardin Tjaco mengaku kurang mengetahui soal penyaluran program pengadaan bibit kakao di lingkup kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan.

“Soal teknisnya, saya kurang tahu karena saya cuma sekretaris. Yang paham dan mengetahui itu bagian unit teknis, seperti kepala
bidang pengembangan,” katanya. (fr)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here