Bongkar Korupsi Dana Aspirasi, Kejati Sulselbar Dalami Peran 29 Legislator Jeneponto

0
68

MAKASSAR — Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat memeriksa Sekretaris DPRD Kabupaten Jeneponto Muhammad Fasni untuk mendalami peran dari 29 Legislator terkait kasus dugaan korupsi dana aspirasi DPRD setempat.

“Sekwan sengaja kita panggil untuk diperiksa karena ingin mendalami peran dari 29 anggota DPRD Jeneponto itu,” ujar Koordinator Bidang Pidana Khusus Kejati Sulselbar Noer Adi di Makassar, Rabu kemarin.

Sekwan Jeneponto Muhammad Fasni dipanggil untuk dimintai keterangannya sebagai saksi. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami kembali peran 29 legislator Kabupaten Jeneponto yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi dana aspirasi DPRD kabupaten Jeneponto.

Pihak Pidsus Kejati Sulselbar sendiri telah menetapkan lima tersangka, yakni Ketua Badan Legislasi DPRD Jeneponto Andi Mappatunru, mantan Ketua Komisi Bidang Keuangan DPRD Jeneponto Alamzah Mahadi Kulle.

Kemudian Legislator DPRD Jeneponto Burhanuddin, dan dua orang mantan anggota DPRD Jeneponto, Syamsuddin dan Bunsuhari Baso Tika.

Selain itu pemeriksaan tersebut dilakukan untuk kepentingan penyelidikan karena menurut dia, diduga masih ada beberapa legislator Jeneponto yang juga diduga ikut mengerjakan sejumlah proyek dengan menggunakan anggaran aspirasi DPRD Jeneponto tahun 2012.

Noer menuturkan tim penyelidik juga kini tengah mengumpulkan bukti bukti dan bahan keterangan, terkait adanya dugaan keterlibatan 29 legislator lainnya.

Hanya saja Noer belum bisa membeberkan siapa saja nama ke 29 legislator tersebut. Alasannya dikarenakan kasus tersebut masih dalam proses Puldata dan Pulbaket.

Diketahui, tim penyidik menemukan beberapa proyek dari dana aspirasi Jeneponto yang ternyata fiktif. Pencairan dana dan proyek dikerjakan pada 2013.

Dalam laporan pertanggungjawaban ditemukan adanya ketidaksesuaian fisik proyek dengan kondisi di lapangan. Laporan dibuat seolah-olah pekerjaan telah dilaksanakan sesuai kontrak.

Beberapa proyek juga diduga tidak sesuai spesifikasi yang tertuang dalam kontrak. Sejumlah legislator diduga ikut mengerjakan proyek tersebut.

Dana aspirasi dianggarkan Rp23 miliar oleh Pemerintah Kabupaten Jeneponto untuk pembangunan infrastruktur di 35 daerah pemilihan anggota dewan.

Hasil penyidikan ditemukan, mekanisme pengusulan anggaran, persetujuan hingga penggunaan anggaran tidak sesuai dengan prosedur.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here