Pengumuman Lelang “umroh” LPSE Pemkot Makassar Hanya Sehari

0
195

MAKASSAR — Lelang terbuka melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Kota Makassar khusus untuk proyek perjalanan dinas (umroh) senilai Rp2,4 miliar melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) hanya bertahan selama satu hari.

“Karena perusahaan yang mengajukan penawaran itu tidak ada yang memenuhi syarat, makanya kita tutup,” ujar Kepala Sub Bagian (Kasubag) Pengendalian Administrasi Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Pemkot Makassar Surahman di Makassar, Rabu kemarin.

Berdasarkan pantauan yang dilakukan melalui situs LPSE Pemkot Makassar pada Senin (18/4) terdapat 23 perusahaan baik berbentuk CV maupun perseroan terbatas (PT) ikut ambil bagian dalam lelang terbuka itu.

Namun, sehari setelahnya atau Selasa (19/4), penawaran lelang terbuka melalui LPSE Pemkot Makassar itu sudah tidak ada lagi tanpa penjelasan secara detail.

Namun Surahman yang dikonfirmasi mengaku jika proyek perjalanan dinas yang ternyata merupakan ibadah umrah tersebut untuk sementara dibatalkan.

Sebelumnya, Ketua Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dan Pemerintah Kota Makassar Andi Fajar Anugerah Setiawan meminta kepada wali kota untuk membatalkan program ibadah umroh yang dikemas dalam program perjalanan dinas.

“Harus bisa dibedakan yang mana perjalanan dinas dan mana perjalanan ibadah,” ujarnya.

Andi Fajar mengatakan, paket ibadah umroh untuk 75 orang yang dianggarkan oleh Bagian Kesra Makassar dengan menggelontorkan Rp2,4 miliar untuk 75 orang itu tidaklah tepat.

Karena menurut Andi Fajar yang juga Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Makassar itu bahwa perjalanan dinas dengan ibadah umroh adalah dua kegiatan yang berbeda.

“Setelah mengkaji proyek perjalanan dinas tersebut, ditemukan ada kesalahan besar jika itu dilakukan karena laporannya adalah perjalan dinas, tapi ternyata adalah ibadah umroh untuk 75 orang,” katanya.

Ia menjelaskan perjalanan dinas dengan menggunakan anggaran daerah itu harus digunakan dengan kegiatan kedinasan setiap pegawai dan bukan untuk beribadah.

“Perjalanan ibadah umroh atau haji itu sifatnya perjalanan pribadi dan bukan kegiatan kedinasan oleh pegawai pemerintah daerah. Apalagi mayoritas masyarakat umum yang diberangkatkan,” jelasnya.

Sementara Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menyatakan akan melibatkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Selatan untuk melakukan audit terkait program ibadah umroh untuk pejabat dan warga setiap tahunnya.

“Ini sudah program tahunan dan sudah lama terlaksana. Di masa saya ini, program ini masih dilanjutkan oleh Bidang Kesra dan selama ini tidak ada temuan dari BPK,” ujarnya.

Mengenai adanya pro dan kontra dalam pelaksanaan program ibadah umroh untuk pejabat dan warga ini, wali kota akan memintakan pertimbangan dari BPKP Sulsel.

Ramdhan Pomanto menyebutkan jika hasil audit dan konsultasi yang dilakukannya bersama BPKP Perwakilan Sulsel telah selesai dan memang keputusannya melarang program itu, maka pasti tidak akan dilaksanakan.

Namun, meskipun demikian, dirinya tetap berharap jika program tahunan ini dapat terus dilaksanakan dan tidak menimbulkan masalah serta tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan.

“Nanti kita tunggu saja hasilnya dari BPKP Sulsel, apakah dilarang atau tidak karena hasil pertimbangannya nanti itu yang akan jadi acuan kita selanjutnya,” katanya.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here