DPRD Makassar Minta ke Walikota Terus Berbenah

0
74

MAKASSAR — Walikota Makassar Moh Ramdhan “Danny” Pomanto, mengisyaratkan akan segera melakukan pembenahan didalam lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki banyak laporan merah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal itu terungkap saat Danny sapaan akrab Walikota Makassar ini mendapat masukan dan kritikan dari Pansus LKPJ Walikota yang disampaikan oleh Ketua Pansus LKPj H. Muh. Iqbal Djalil, Lc. Diruang Paripurna, Senin 25 April 2016.

Pansus LKPJ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar merekomendasikan kepada Walikota Makassar beberapa hal untuk diperhatikan dan ditindak lanjuti segera oleh Walikota Makassar diantaranya, Merivisi draft LKPJ, memperbaiki kinerja SKPD yang tidak mencapai target PAD, perhatian terhadap Ruang Terbuka Hijau, Monitoring terhadap Tenaga kerja yang banyak laporan yang tak mendapatkan hak dari Perusahaan, masih terdapat SKPD yang tidak mengerti tupoksinya dan ego.

Dari hal tersebut pimpinan Pansus LKPJ, Ikbal Djalil menyimpulkan dan memberikan saran kepada Pemerintah Kota dengan beberapa Point diantaranya, pertama RPJMD Kota Makassar 2014-2019 untuk segera direvisi untuk menyesuaikan kondisi kebutuhan masyarakat dan merasionalkan target capaian yang sangat kecil dari beberapa SKPD.

Kedua Rencana SKPD juga perlu disesuaikan karena merupakan dasar dalam merevisi RPJMD dan Bappeda sebagai leding sektor untuk melakukan rasionalisasi pada masing masing SKPD.

Ketiga, Penyajian laporan harus lebih informatif khususnya dalam satuan persentase dan indikator kinerjanya alkan, benefit dan infect, harus dicantumkan untuk mengukur suatu keberhasilan program yang telah dilaksanakan bahwa indikator harus dicantumkan seperti pada penyusunan APBD yang berbasis anggaran kerja sebagai mana diamanahkan oleh regulasi terkait.

Keempat, Pemkot Makassar harus memperhatikan terhadap ketersediaan dan penambahan Ruang Terbuka Hijau yang harus dicapai 30 persen sesuai dengan yang dicantumkan dalam Peraturan daerah nomor 4 tahun 2015 tentang Ruang Terbuaka Hijau.

Kelima, Pemerintah Kota harus tegas dalam memberikan sanksi perusahaan yang “Nakal” terhadap tenaga kerja yang digunakan untuk dilindungi hak-haknya bekerja.

Keenam, Perlu pengembangan dilingkup SKPD agar memahami tipoksi untuk menghindari tumpang tindih program yang dilaksanakan diperlukan intergretit program perencanaan.

Walikota Makassar, Moh Ramdhan Pumanto setelah menerima kesimpulan dari Pansus LKPJ DPRD Makassar, dirinya menyatakan sikap untuk melaksanakan hal tersebut, menurutnya untuk menjadikan Kota Makassar dua kali tambah baik diperlukan kerjasama setiap stakeholder.

Sementara itu, Ketua DPRD Makassar, Farouk M Betta mengatakan bahwa catatan strategis ini dilakukan untuk perbaikan dan penyempurnaan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKP) walikota Makassar Tahun Anggaran 2015, disilahkan.

“Perlu saya sampaikan bahwa hasil pembahasan LKPJ oleh Pansus DPRD yang berupa catatan catatan strategis ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh Walikota,”ungkapnya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here