Berkas Rampung, Kejati Buru Pelaku Korupsi Dana Aspirasi Jeneponto Lainnya

0
160

MAKASSAR — Penyidik Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat telah merampungkan berkas penyidikan kasus dugaan korupsi dana aspirasi DPRD Jeneponto.

“Sudah hampir rampung, sedikit lagi. Tersangka cukup banyak dan ada yang dipisah, ini semua yang sedang dalam penyelesaian,” ujar Koordinator Bidang Pidana Khusus Kejati Sulselbar Noer Adi, di Makassar, Jumat kemarin.

Dalam kasus ini, tersangka Syamsuddin yang juga mantan legislator DPRD Jeneponto sudah lebih dulu dilimpahkan penanganannya ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar.

Sedangkan untuk pengembangan perkara dalam kasus ini, juga tetap berlanjut. Lima orang mantan dan legislator aktif lainnya sudah ditetapkan menjadi tersangka dan tidak lama lagi akan tahap dua kasusnya.

Kelima tersangka yakni, Ketua Badan Legislasi DPRD Jeneponto Andi Mappatunru, mantan Ketua Komisi Bidang Keuangan DPRD Jeneponto Alamzah Mahadi Kulle, legislator DPRD Jeneponto Burhanuddin, dan dua orang mantan anggota DPRD Jeneponto, Syamsuddin serta Bunsuhari Baso Tika.

“Penyidik saat ini masih fokus untuk merampungkan berkas tersangka lain. Untuk segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Makassar,” katanya.

Noer mengatakan, pihaknya tidak ingin berlama-lama dalam menuntaskan kasus ini.

Menurutnya, bila pemberkasannya telah rampung, secepatnya akan segera diserahkan ke penuntutan agar proses pelimpahan ke Pengadilan Tipikor berlangsung cepat.

“Sudah ada beberapa tersangka yang berkasnya dianggap telah layak untuk ditingkatkan ke tahap penuntutan. Kalau sudah rampung sesegera mungkin akan sampai tahap dua,” ujar dia.

Tim penyidik menemukan beberapa proyek dari dana aspirasi Jeneponto yang ternyata fiktif. Pencairan dana dan proyek dikerjakan pada 2013.

Dalam laporan pertanggungjawaban ditemukan ketidaksesuaian fisik proyek dengan kondisi di lapangan. Laporan dibuat seolah-olah pekerjaan telah dilaksanakan sesuai kontrak.

Beberapa proyek juga diduga tidak sesuai spesifikasi yang tertuang dalam kontrak. Sejumlah legislator diduga ikut mengerjakan proyek tersebut.

Dana aspirasi dianggarkan Rp23 miliar oleh Pemkab Jeneponto untuk pembangunan infrastruktur pada 35 daerah pemilihan anggota dewan.

Hasil penyidikan ditemukan mekanisme pengusulan anggaran, persetujuan hingga penggunaan anggaran tidak sesuai dengan prosedur. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here