Kantongi Alat Bukti, Kejati Sulsel Sasar Pejabat Perkebunan dan Rekanan

0
82

MAKASSAR — Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat kini menyasar para pejabat Perkebunan Sulsel dan lima rekanan pada proyek pengadaan bibit kakao sambung pucuk di lima kabupaten.

“Pemeriksaan saksi-saksi masih berlangsung dan beberapa telah dipanggil ulang. Kini peran dari saksi-saksi dari Dinas Perkebunan dan rekanannya itu sedang kita dalami,” tegas Asisten Pidana Khusus Kejati Sulselbar Gery Yasid di Makassar, Rabu kemarin.

Dia mengatakan, dari hasil keterangan sejumlah saksi yang telah diperiksa oleh tim penyidik, tim menemukan adanya dugaan keterlibatan pejabat dari Dinas Perkebunan Provinsi Sulsel dan lima rekanan dalam kasus ini.

Peran pejabat dan lima rekanan tersebut kini masih sementara didalami, sejauh mana keterlibatannya dan bagaimana perannya dalam proyek pengadaan bibit kakao tersebut.

“Sudah ada alat bukti yang telah dikantongi oleh penyidik untuk menetapkan tersangka dalam kasus ini. Hanya saja, kita dalami dulu perannya masing-masing baru ditetapkan,” katanya.

Pejabat dan rekanan tersebut diduga memiliki peran dan keterlibatan dalam proyek pengadaan bibit kakao sambung pucuk yang tersebar di Kabupaten Bone, Kabupaten Luwu, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Bantaeng.

Dalam pemeriksaan sebelumnya sudah ada sekitar belasan orang saksi yang diperiksa. Lima rekanan dari tiap kabupaten, tiga orang penangkar bibit, dan panitia lelang.

Kemudian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari lingkup Dinas Perkebunan Sulawesi Selatan serta Kepala Dinas (Kadis) Perkebunan Sulsel, Achmar Nanring.

Gery mengatakan pihaknya dalam waktu dekat ini akan segera menetapkan tersangka dalam kasus ini. Hanya saja menurut dia tim penyidik masih sementara mendalami peran sejumlah pihak yang dianggap ikut terlibat dalam proyek tersebut

Dalam kasus ini penyidik menemukan, adanya potensi kerugian negara sebesar Rp4,7 miliar dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bibit kakao sambung pucuk.

Hanya saja untuk lebih memastikan kerugian negara dalam kasus tersebut, pihak penyidik akan menggandeng pihak BPKP Perwakilan Sulsel untuk melakukan audit dan menghitung kerugian negara.

Pengusutan proyek yang diduga telah dikorupsi bersumber dari anggaran tahun 2015. Namun, ia enggan menyebutkan nilai anggaran proyek pengadaan bibit kakao sambung pucuk tersebut.

Dugaan sementara, diduga ada pihak yang melakukan permainan harga dengan melakukan penggelembungan anggaran pengadaan bibit kakao sambung pucuk.

“Ada ketidaksesuaian harga antara yang diadakan itu dengan harga di pasaran,” kilahnya.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here