Kejati Cari Bukti Lain Pengadaan Bibit Kakao, Siap Jerat Termasuk Kemungkinan Tersangka dari Luwu Utara

0
76

MAKASSAR — Penyidik bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat mengumpulkan alat bukti lainnya terkait peran lima rekanan proyek pengadaan bibit kakao sambung pucuk untuk lima kabupaten di Sulsel tahun 2015.

“Untuk bukti-bukti permulaan sudah ada, tapi kita ingin memperdalam lagi bukti-bukti itu dan mencari bukti lainnya yang sudah ada,” ujar Koordinator Bidang Pidana Khusus Kejati Sulselbar Noer Adi di Makassar, Jumat (10/06/2016)

Dia mengatakan, hasil pengembangan dan pemeriksaan yang dilakukan penyidik terhadap sejumlah saksi yang telah dimintai keterangannya menemukan adanya dugaan kuat rekayasa harga bibit kakao yang terlalu tinggi atau kemahalan.

Noer mengaku jika keterangan dari sejumlah saksi-saksi itu mengenai dugaan adanya kemahalan harga ini yang sedang ditelusuri serta dihitung berapa besara kerugian yang ditimbulkannya.

Adapun proyek pengadaan bibit kakao sambung pucuk tersebut diperuntukkan untuk lima kabupaten yang antara lain Kabupaten Bone, Kabupaten Luwu, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Bantaeng.

Sejauh ini telah dilakukan pemeriksaan terhadap belasan orang saksi, yaitu lima rekanan dari tiap kabupaten, tiga orang penangkar bibit, panitia lelang dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari lingkup Dinas Perkebunan Sulawesi Selatan serta Kepala Dinas Perkebunan Sulsel dan Kepala Dinas Perkebunan Sulsel, Achmar Nanring.

“Tim sementara difokuskan untuk mengumpulkan bukti-bukti terkait dokumen proyek pengadaan bibitnya,” jelas Noer.

Ia menyebutkan, pihaknya telah mengantongi sejumlah alat bukti terkait dokumen proyek pengadaan bibit kakao itu termasuk bukti dokumen pencairan anggaran pada proyek tersebut.

Namun kata Noer, tim masih terus bekerja mencari serta menemukan bukti-bukti lain yang ada hubungannya dengan proyek pengadaan bibit tersebut.

“Sudah ada beberapa saksi yang menyebutkan jika ada beberapa orang yang berperan penting dalam proyek ini,” tandasnya.

Dalam kasus ini penyidik menemukan, adanya potensi kerugian negara sebesar Rp4,7 miliar dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bibit kakao sambung pucuk.

Hanya saja untuk lebih memastikan kerugian negara dalam kasus tersebut, pihak penyidik akan menggandeng pihak BPKP Perwakilan Sulsel untuk melakukan audit dan menghitung kerugian negara.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here