DPRD Pinrang Bahas LHP BPK Tahun 2015

0
104

KETERANGAN GAMBAR :

Kepala Dinas PPKAD Pinrang, H Islamuddin Ardin (kanan) bersama sejumlah perwakilan pemkab pinrang, saat mengikuti jalannya rapat pembahasan LHP, diruang sidang dewan, Selasa (14/6).

PINRANG, CelebesNews – Tim tindak lanjut, Kepala Inpketorat, H Haeruddin Bakri dan Kepala Dinas PPKAD, H Islamuddin Ardin bersama sejumlah SKPD menghadiri rapat pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) bersama Anggaota DPRD Pinrang yang digelar diruang sidang paripurna dewan, Selasa (14/6/2016).

Ketua Panitia Kerja (Panja) DPRD Pinrang, Irwan Hasyim, yang memimpin rapat pembahasan LHP, didampingi 6 anggota Panja lainnya, menyampaikan bahwa hasil kerja Panja terhadap audit BPK RI Perwakilan yang diserahkan Jumat 27 Mei lalu di gedung BPK RI Perwakilan Makassar, telah memasuki tahapan pembahasan bersama unsur Pemkab Pinrang yang terkait, untuk memberikan keterangan dan tanggapan atas hasil pemeriksaan oleh BPK yang nantinya akan dikembangkan dan disampaikan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan kedepannya, ujar Ketua Panja.

Menurutnya, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan beberapa waktu lalu di Makassar patut diapresiasi. Pasalnya, hasil audit BPK telah diketahui bersama, bahwa Kabupaten Pinrang kembali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke empat kalinya, ini merupakan prestasi tertinggi dalam hal bidang keuangan, tambah Irwan Hasyim.

Meski demikian, hasil audit BPK menunjukkan permasalahan permasalahan yang patut untuk menjadi perhatian bersama dan akan menjadi agenda pembahasan dari tim DPRD Pinrang yang tegabung dalam Panja untuk meminta tanggapan dan rencana aksi terhadap SKPD terkait untuk selanjutnya dituangkan secara bersama sama oleh tim tindak lanjut pemkab pinrang dan dilaporkan kepada BPK sebelum masa waktu 60 hari terhitung sejak penerimaan LHP dari BPK.

“Hari ini kami DPRD Pinrang yqng tergabung dalam Panja LHP mendalami beberapa hasil dari audit BPK tentang pemutusan kontrak terhadap kegiatan pembangunan infrastruktur, Pengelolaan, Penatausahaan dan Pertanggung jawaban Belanja Hibah dan Bansos serta aset daerah” tukas Irwan.

Hal yang sama juga diutarakan oleh anggota panja lainnya yakni, H Ramadhan AZ Rachman, mengatakan bahwa tim tindak lanjut untuk segara menyusun rencana aksi terhadap hasil audit BPK untuk ditindak lanjuti oleh masing masing SKPD, sehingga permasalahan permasalahan atau kesalahan yang timbul nantinya bisa dieliminir pada tahun berikut, ujarnya.

Sementara Kepala Dinas PPKAD Pinrang, H Islamuddin Ardin, menyampaikan bahwa pada dasarnya hasil audit BPK atas LKPD Pemerintah Kabupaten Pinrang tahun 2015 yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sifatnya hanya berupa urusan kekurangan atau kelengkapan administrasi.

“Hasil audit BPK pada dasarnya tidak mempengaruhi perolehan opini WTP, namun kami dari tim tindak lanjut akan memberikan tanggapan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh masing SKPD” kata Islamuddin. (ddn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here