Anggaran Dana Pendidikan Jangan Jadi Sasaran Korupsi, Dinas Pendidikan Sulsel, Apa Ji?

0
166

MAKASSAR – Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel), dalam hal ini Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo untuk meningkatkan alokasi dana pendidikan.

Peningkatan alokasi dana pendidikan sesuai dengan mandat UUD 1945 pada pasal 31 ayat (4) telah mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD.

Koordinator Divisi Advokasi Masyarakat Sipil Kopel Indonesia Musaddaq mengatakan bahwa dengan adanya kebijakan pemerintah pusat melalui instruksi presiden melakukan pemotongan anggaran di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  sebesar Rp6,523 triliun dari total anggaran sebelumnya, yakni Rp 49,2 triliun tentunya akan mempengaruhi skema pembiayaan pendidikan di Sulawesi Selatan.

Untuk, Kopel Sulsel meminta kepada Gubernur Syahrul Yasin Limpo (SYL) untuk lebih memprioritaskan permasalahan pendidikan yang dialami Sulsel misalnya mengurangi angka penduduk tuna aksara.

Dan memastikan setiap anak bisa bersekolah hingga lulus sekolah menengah, Masih banyak guru yang belum berijazah S1/D4, Uji Kompetensi Guru (UKG) masih rendah, menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang layak, meningkatkan hasil Ujian Nasional. Dinas Pendidikan Sulsel pun yang mengatur secara teknis anggaran pendidikan di daerah ini diminta bisa memperjuangkan peningkatan anggaran ini, dan harus jelas pula kemana alokasi anggaran pendidikan ini nantinya akan digunakan. Selanjutnya, anggaran pendidikan jangan jadi sasaran korupsi.

“Kan, mandat UU 23 tahun 2014 yang memberikan kewenangan ke pemerintah provinsi untuk menangani SMA/SMK jelas akan berpengaruh pada pembebanan APBD karena pemprov akan mengambil alih kewenangan termasuk penggajian guru, sarana dan prasarana, dan pengangkatan kepala sekolah,” ujar Musaddaq seperti dilansir oleh salah satu media online.

Diketahui, pada tahun 2015, total APBD Sulawesi Selatan sebesar Rp 6,17 triliun. Dari total APBD tersebut, alokasi untuk pembiayaan pendidikan sebesar Rp 148 milyar ditambah anggaran dari APBN sebesar Rp 1,22 triliun. Anggaran untuk pembiayaan pendidikan di Sulsel diperuntukkan untuk membiayai 127.202 guru, 1,95 juta siswa, dan 8.916 jumlah sekolah yang tersebar di 24 kab/kota di Sulawesi Selatan. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here