Parepare Berhasil Kurangi Angka Kemiskinan

0
82
PAREPARE—Persoalan kemiskinan masih menjadi hal penting yang harus diatasi. Hampir seluruh Wilayah, dan bahkan seluruh Negara di dunia ini mengalami kondisi itu.‎ Bukan tidak ada upaya untuk mengatasinya, berbagai langkah dan cara Pemerintah untuk menuntaskan persoalan serius tersebut, salah satunya membentuk lembaga untuk menjalankan program pengentasan kemiskinan khususnya di Daerah.
Berkaitan hal itu, di kota Parepare ‎sendiri, sorotan dan kritik dari publik terhadap Pemerintah dan Wakil rakyat melalui media sosial kian kencang. Namun, berdasarkan keterangan dan data yang diperoleh dari pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, angka kemiskinan dan pengangguran sejak tahun 2014 lalu mengalami penurunan dari 10 persen menjadi 5 persen, itu dari total penduduk Parepare.
Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo (Syl) melalui Asisten III Pemprov, Andi Mappagio beberapa waktu lalu mengemukakan, indek pembangunan manusia (IPM) kota Parepare juga meningkat menjadi 79 selama tahun 2014 lalu, Provinsi hanya berkisar 73.
Andi Mappagio mengatakan, Parepare patut menjadi tempat belajar bagi pemerintah Kabupaten lain di Sulsel. Parepare berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8,47 persen, pada saat yang sama Provinsi Sulsel hanya 7,65 persen, dan Nasional 5 persen pada tahun 2014.
“Itu merupakan keberhasilan dari Pemkot Parepare, pemerintah Provinsi tentu sangat mengapresiasi dan berharap menjadi pembelajaran bagi daerah lain di Sulsel,”kata Andi Mappagio, beberapa waktu lalu.
Menyikapi hal ini, Anggota DPRD Parepare, H Tasming Hamid, berpendapat lain, dia menyebut, berdasarkan UU‎ 1945 Pasal 34 yang menyatakan, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Mengembangkan sistem jaminan sosial dan memberdayakan masyarakat lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
Meski begitu,  Legislator‎ partai Demokrat ini mengungkapkan, tanggung jawab dalam mengurangi angka kemiskinan khususnya di daerah, jangan  dititik beratkan kepada Pemerintah maupun DPRD. Partisipasi masyarakat juga diperlukan dalam mengatasi persoalan ini.
“Karena penanggulangan kemiskinan memerlukan strategi‎ yang bersifat holistik yang harus saling mendukung. Pemahaman terhadap penyebab kemiskinan perlu disosialisasikan dengan baik. Jadi masyarakat juga merupakan komponen penting dalam pengentasan kemiskinan,”terang Tasming Hamid.
“Memang, kemiskinan itu adalah tanggung jawab semua pihak baik pemerintah, swasta maupun pihak-pihak yang peduli terhadap pengentasan kemiskinan. Semua harus mendukung,”papar Ketua komisi II DPRD Parepare ini.
Ditempat lain, Anggota DPRD Parepare, Andi Fudail, juga mengemukakan pendapatnya, legislator partai kebangkitan bangsa (PKB) ini, justru meminta Pemerintah Daerah lebih mengintensitaskan komunikasi dengan masyarakat dan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan persoalan sosial.
Menurut Andi Fudail, peran masyarakat dalam suatu program sangat besar, begtipula dengan kelembagaan dalam bentuk wadah-wadah informal.“Forum warga dibutuhkan dalam melaksanakan pendekatan partisipastif. Pemerintah juga harus lebih intens melakukan komunikasi lngsung dengan masyarakat,”katanya.
 
Persoalan masyarakat miskin di Parepare, kata dia, harus dilakukan pendataan ulang yang dimulai dari pihak ke‎lurahan. 
“Disamping itu pemerintah juga harus lebih sinergi dengan lembaga-lembaga dan komunitas yang bergerak dalam bidang sosial,”ungkapnya. (Effendy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here