Tersangkut Skandal Korupsi Dana Aspirasi, Legislator Jeneponto Dijebloskan ke Rutan

0
72

MAKASSAR — Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel, kembali melakukan penahanan terhadap legislator DPRD Jeneponto Burhanuddin, yang dijadikan tersangka dalam kasus dugaan korupsi, dana aspirasi DPRD Jeneponto tahun 2013.

Dalam kasus ini, penyidik juga telah menetapkan 5 orang tersangka lain. Yaitu Ketua Badan Legislasi DPRD Jeneponto Andi Mappatunru.

Mantan Ketua Komisi Bidang Keuangan DPRD Jeneponto Alamzah Mahadi Kulle, legislator DPRD Jeneponto Burhanuddin, dan dua orang mantan anggota DPRD Jeneponto, Syamsuddin, Bunsuhari Baso Tika dan staff dinas PU Jeneponto.

Burhanuddin yang sempat menjalani pemeriksaan sebagai tersangka sejak siang hingga pukul 16.15 wita didalam ruang penyidik bidang Pidsus Kejati Sulsel. Saat hendak digiring ke Lapas oleh penyidik, Burhanuddin terlihat santai sambil tersenyum memasuki lift.

Setelah diperiksa, Burhanuddin pun di giring ke Lembaga Pemasyaratan (Lapas) klas I Makassar, untuk masa penahanan selama 20 hari kedepan, guna kepentingan penyidikan dalam kasus ini.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel, Salahuddin membenarkan terkait penahanan terhadap tersangka (Burhanuddin). Tersangka ditahan terhitung hari ini hingga 20 hari kedepan. Itu dilakukan dengan alasan subjektif dan objektif.

“Tersangka ini masih aktif sebagai legislatif di Jeneponto,” ujar Salahuddin, Senin (25/7).

Tersangka kata Salahuddin dalam kasus ini dijerat pasal 2 dan 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN.

Diketahui penyidik menemukan beberapa proyek dari dana aspirasi ternyata fiktif karena pencairan dana dan proyeknya telah dikerjakan pada 2012. Laporan pertanggungjawaban proyek ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan kondisi di lapangan.

Laporan itu dibuat seolah-olah pekerjaan telah dilaksanakan sesuai kontrak. Beberapa proyek juga diduga tak sesuai spesifikasi yang ditentukan. Sejumlah legislator diduga yang mengerjakan proyek itu.

Dana aspirasi dianggarkan Rp 23 miliar oleh Pemerintah Kabupaten Jeneponto untuk pembangunan infrastruktur di daerah pemilihan 35 legislator DPRD Kabupaten Jeneponto. Pos anggarannya dititip di beberapa satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Jeneponto.

Penyidik itu juga mengatakan diduga proyek yang dianggarkan dari usulan anggota DPRD Jeneponto itu tidak sesuai dengan prosedur yang ada mulai dari pengusulan anggaran, persetujuan, hingga penggunaan anggaran.(int)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here