Jaksa Mulai ‘Garap’ Peran Mantan Legislator Selayar Adi Ansar Kasus Dugaan Korupsi Jalan Lingkar

0
131

MAKASSAR — Jaksa penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan mendalami peran mantan anggota DPRD Selayar, Adi Ansar, terkait kasus dugaan korupsi pembuatan trase jalan (rancangan pradesain) Jalan Lingkar Timur Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2010.

“Tersangkanya sudah ada dua dan berdasarkan hasil penyelidikan dalam kasus ini, ada pihak-pihak lain yang bertanggung jawab, makanya kami terus kembangkan kasusnya,” ujar Koordinator Bidang Pidana Khusus Kejati Sulsel Noer Adi di Makassar, Selasa (9/8/2016)

Dia mengatakan, kasus trase jalan lingkar timur di Kabupaten Kepulauan Selayar ini adalah kasus lama yang menjadi tunggakan kejaksaan dan akan dituntaskan penyelesaiannya.

Pada kasus ini, kejaksaan telah menetapkan dua orang tersangka yakni mantan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Selayar dalam kapasitas sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) berinisial AW dan rekanan pengerjaan proyek Mu.

“Saat kasus ini berjalan, Adi Ansar saat itu masih menjabat sebagai anggota Badan Anggaran DPRD Selayar dan mengetahui secara pasti proyeknya,” katanya.

Noer mengaku jika proyek trase jalan yang dianggarkan Rp500 juta itu terus digenjot penuntasan kasusnya, sebab menurut dia kasus ini merupakan salah satu kasus yang menjadi prioritas penyidik untuk segera dituntaskan.

Selain itu juga tim yang menangani perkara ini, masih akan terus melakukan pengembangan guna mencari fakta serta bukti-bukti yang cukup, sehingga kasusnya tidak mentah ketika dilimpahkan ke pengadilan.

“Kita masih memeriksa sejumlah saksi, termasuk kedua tersangka juga sudah mintai keterangannya,” tandasnya.

Diketahui sejak awal dana pembuatan trase dan pradesain jalan itu tidak pernah diusulkan oleh pihak eksekutif, akan tetapi setelah pembahasan APBD beberapa waktu yang lalu ada kejanggalan, ditemukan adanya nomenklatur anggaran pembuatan trase jalan senilai Rp500 juta yang melekat di Dinas Perhubungan yang mana proyek tersebut tidak pernah diusulkan namun anggaranya disediakan.

Penyelidikan perkara ini telah dimulai sejak tahun 2012 lalu. Namun hingga kini penyidik terkendala hasil audit BPKP yang hingga kini belum diterima penyidik sejak kasus ini bergulir beberapa waktu lalu.

Pada rancangan pembangunan baru dikerjakan setelah pekerjaan fisik berjalan pada 2010, Jalan lingkar tersebut dibangun dengan membelah lima kecamatan yang ada di Selayar. Kelima Kecamatan tersebut antara lain Bontomatene, Buki, Bontomanai, Bontoharu, dan Botosikuyu.

Dalam perkara ini juga, penyidik sebelumnya juga pernah memeriksa Bupati Kepulauan Selayar Syahrir Wahab dan anggota Badan Anggaran DPRD Selayar, Adi Ansar.

Sejak awal alokasi anggaran atas pembuatan trace dan pra desain tidak pernah diajukan dalam perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Selayar tahun 2010 oleh Tim Penyusun Anggaran Daerah (TPAD). Adanya anggaran itu diketahui setelah APBD ditetapkan.

Bahkan Bupati tidak pernah diberikan laporan terkait perusahaan yang akan menjalankan pembuatan trace dan pra desain tersebut, Bupati nanti baru mengetahui setelah proyek tersebut akan dikerjakan oleh Dinas PU.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here