Penggiat Anti Korupsi Desak Kejati Seret Tersangka Lain Kasus Pengadaan Bibit Kakao

0
86

MAKASSAR — Setelah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel, menetapkan satu orang tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan bibit kakao “Sambung Pucuk,” yang merupakan mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Saksi Manopo. Hingga saat ini pihak penyidik Kejati Sulsel belum, mengisyaratkan akan adanya tersangka baru dalam kasus ini.

Seperti yang diketahui, penyidik baru hanya menetapkan satu orang tersangka, sementara dalam kasus ini masih ada pihak-pihak yang dianggap memiliki keterlibatan, namun tak pernah bisa dimintai petanggungjawabannya dihadapan hukum. Tentunya hal tersebut menimbulkan tanda tanya dari berbagai pihak, terkait profesionalitas Kejaksaan dalam penuntasan kasus korupsi.

Seperti yang diungkapkan staff peneliti Anti Coruption Committe (ACC) Sulawesi, Wiwin Suwandi, bahwa Kejati Sulsel dinilai belum bekerja secara maksimal dalam menuntaskan kasus korupsi, khususnya dalam kasus ini. Kejati kata dia masih terkesan tebang pilih dalam menangani kasus ini, sebab masih ada pihak-pihak yang seharusnya dijadikan tersangka juga dalam kasus ini, tapi belum diseret untuk dijadikan tersangka.

“Biasanya kalau PPK tersangka, rekanan juga ikut. Karena kedua pihak ini biasanya sering melakukan kongkalikong dalam proses tender,” ujar Wiwin Suwandi, Rabu (17/8).

Menurut dia, seharusnya 5 rekanan selaku pelaksana proyek pengadaan bibit Kakao ini juga harus dimintai pertanggungjawabannya. Sebab sangatlah tidak logis bila dalam kasus korupsi, tersangkanya hanya satu orang saja. “Modus Tipikornya kan di tahu, mark up biaya bibit kakao, aneh kalau rekanan sebagai penyedia bibit tidak dijadikan tersangka. ini kan aneh ?,” pungkasnya.

Wiwin mengatakan berdasarkan analisa hukum, dalam melihat penanganan kasus ini. Kejati dalam menangani kasus korupsi hanya menjerat aktor kecilnya saja, sementara aktor besarnya tidak pernah dijerat secara pidana.

“Kejati pasti tahu ada pihak lain yang terlibat, tapi terkadang Kejati mencampuradukkan politik dengan hukum. Makanya pada beberapa kasus pengusutannya diskriminatif,” tandasnya.

Wiwin menambahkan, kalau ada fakta hukum dari keterangan tersangka dan saksi lain, yang menunjukkan ada perintah atau petunjuk dari pejabat, dalam hal ini Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada PPK, yang mengakibatkan terjadinya perbuatan Tipikor dan kerugian negara. KPA-nya juga bisa dimintai pertanggungjawabannya secara pidana.

Dikonfirmasi terpisah, ketua Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Mahasiswa Indonesia (LKBHMI) Makassar, Habibi Masdin, mengungkapkan hal senada, berharap agar Kejati tidak tebang pilih dalam proses kasus ini. Karena menurut dia sampai sekarang baru satu yang dijadikan tersangka.

“Karena yang saya ketahui sewaktu pihak kejati mengekspos perkara ini, katanya memakai pasal 2 dan 3 Undang-undang Tipikor Junto pasal 55,” tandasnya.

Ini artinya kata Habibi atas penggunaan juncto pasal 55 tersebut, bisa dipastikan akan ada tersangka selanjutnya, karena dalam pasal ini dijelaskan, bahwa melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama.

“Kejati harus segera merampungkan pemeriksaan karena, sudah ada beberapa rekan yang telah diperiksa oleh penyidik, tetapi sampai sekarang belum jelas status dan perannya dalam kasus ini,” pungkasnya seperti dikutip dari salah satu media online. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here