Jaksa Kembalikan Berkas DID Luwu Utara ke Polda

0
119

Jaksa peniliti pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan mengembalikan berkas kasus dugaan korupsi Dana Insentif Daerah Kabupaten Luwu Utara ke penyidik Polda Sulsel karena dinilai belum lengkap.

“Berkasnya sudah diteliti dan masih ada beberapa hal yang harus dilengkapi penyidik Polda, makanya kita kembalikan untuk dilengkapi,” ujar Kepala Seksi Penuntutan Bidang Pidana Khusus Kejati Sulsel, Sandi Rozali Nur Subhan di Makassar, Jumat kemarin.

Dia mengatakan, unsur-unsur untuk membuktikan dan menjerat para tersangka ini harus dipenuhi. Jika unsur itu tidak dipenuhi, maka berdampak pada jalannya persidangan bila tetap dilanjutkan ke pengadilan.

Menurut Sandi, tim jaksa peneliti telah memeriksa secara teliti, apakah unsur-unsur dalam kasus ini sudah terpenuhi atau masih ada yang harus dilengkapi.

“Kita sudah memberikan petunjuk-petunjuk yang mana harus dilengkapi dan berkasnya itu sudah kita P-19,” katanya.

Sebelumnya, Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrmisus) Polda Sulawesi Selatan menetapkan dua pejabat Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyelewengan Dana Insentif Daerah (DID) kabupaten setempat.

Dua pejabat yang dijadikan tersangka, yakni mantan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Lutra berinisial AS dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berinisial Ag.

“Untuk sementara ini ada dua orang pihak yang dianggap bertanggung jawab dijadikan tersangka,” ujar Kepala Sub Direktorat III Tindak Pidana Korupsi, Ditreskrimsus Polda Sulsel AKBP Adip Rojikan.

Ia mengatakan, kedua pihak yang dinilai secara sah berdasarkan dua alat bukti itu dijadikan tersangka atas kasus dugaan korupsi penyelewengan DID Lutra tahun anggaran 2011-2012.

“Keduanya ini ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana yang dirilis oleh auditor BPKP dalam laporan resmi angka kerugian negara sebesar Rp3,6 miliar,” katanya.

Kabupaten Luwu Utara pada tahun anggaran 2011-2012 mendapatkan bantuan dari Kementerian Keuangan sebesar Rp24 miliar dalam bentuk DID untuk digunakan dalam rangka pelaksanaan fungsi pendidikan.

Namun dalam pelaksanaannya, anggaran sebesar Rp24 miliar itu diduga telah disalahgunakan dengan cara digelembungkan (mark up) sehingga tidak sesuai dengan spesifikasi yang seharusnya direncanakan.

DID merupakan bantuan Kementerian Keuangan atas apresiasi daerah dalam meraih penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2011.

“Barang yang diadakan itu memang ada tapi terjadi mark-up karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang dimaksud dan barangnya dalam rakitan,” katanya.

Namun dalam laporan yang masuk di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ada dugaan keterlibatan Bupati Luwu Utara Indah Indriyani Putri yang sebelumnya menjabat sebagai Wabup Lutra.

Selain itu, dana sebesar Rp24 miliar lebih itu terbagi menjadi Rp18 miliar dan dikemas dalam lima paket proyek. Sedangkan Rp6 miliar dikelola secara internal oleh salah satu SKPD di Lutra.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here