Rugikan Pedagang Miliaran Rupiah, Aliansi Indonesia Laporkan Pengelola Pasar Butung ke Bareskrim Mabes Polri

0
128

foto: Ketua Umum Aliansi Indonesia H. Djoni Lubis

 

 

MAKASSAR, CNEWS — Langkah Badan Penelitian Aset Negara (BPAN) Aliansi Indonesia telah melaporkan pengelola Pasar Butung ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi potensi kerugian negara pada perpanjangan kontrak pengelolaan pasar milik aset pemerintah Kota Makassar tersebut dipastikan akan segera terbongkar. Pasalnya, selain melaporkan ke KPK, Aliansi Indonesia juga melaporkan pengelola Pasar Butung ke Bareskrim Mabes Polri.

Laporan tersebut tertanggal 21 Juli 2016, dengan nomor tanda bukti lapor TLB/506/VII/2016/Bareskrim. Aliansi Indonesia turut melaporkan pengelola Pasar Butung ke Bareskrim dengan dugaan penghapusan beberapa aset daerah milik Pemerintah Kota Makassar, seperti munculnya sertifikat hak milikĀ  atas nama perorangan di areal Pasar Butung, serta sebagian areal Pasar Butung yang diduga dialih fungsikan untuk keuntungan-keuntungan tertentu bagi oknum yang diduga terlibat dalam pengelolaan Pasar Butung.

Dari data yang dirilis Aliansi Indonesia menyebutkan, persoalan lain pada kasus Pasar Butung ini juga terdapat dugaan penyalahgunaan jabatan dan wewenang oleh pengelola yang berdampak terhadap kerugian pada pedagang yang menyawa lods. Salah satunya adalah H Lala, salah seorang pedagang di Pasar Butung ini merasakan betul bagaimana dirinya dirugikan oleh pengelola dengan menutup lods tempatnya menjual hingga barang-barang yang ada didalam lods tempat usahanya itu tidak bisa terbuka karena tergembok.

Tidak sampai disitu saja, H Lala juga sempat dilaporkan oleh pengelola Pasar Butung ke kepolisian dengan tuduhan tindak pidana penyerobotan, kemudian lods tempat usahanya pun disegel atau digembok sehingga tidak bisa lagi melakukan usaha jualan hingga saat ini sejak empat tahun lalu.

Penderitaan panjang H Lala dengan kerugian dari penutupan lods tempat jualannya itu sejak empat tahun lalu, kini diperkirakan sudah mencapai sekitar sepuluh miliar rupiah. Kerugian itu, dengan asumsi omzet, keuntungan dan kewajiban kepada bank kreditur yang hingga saat ini masih terus dilakukan, serta belum dihitung kerugian immateril.

H Lala adalah seorang pedagang yang pada awalnya menempati lods di lantai basement blok M nomor 1 di pusat grosir Pasar Butung sejak 25 Juli 2002 yang kemudian dipindah di blok P nomor 13 sejak 5 Februari 2006.

Keberadaan H Lala di Pasar Butung adalah berdasarkan surat perjanjian kontrak / sewa dengan pengelola Pasar Butung tertanggal 5 Januari 2006, yang pada dasarnya mengacu pada surat perjanjian kerjasama bersyarat antara pemerintah kotamadnya Ujungpandang dengan PT. Haji La Tunrung L&K nomor 511.2/16/S.Perja/Um tanggal 16 November 1998, dengan peremajaan dan pengembangan serta pengelolaan Pasar Butung Kotamadya Daerah Tingkat II Ujungpandang.

Sesuai dengan perjanjian itu, H Lala diberikan kesempatan memperpanjang dan atau memperbaharui masa sewa setiap tahunnya dan pihak pengelola Pasar Butung pun telah melakukan perpanjangan masa sewa dari tahun ke tahun.

Tanpa diketahui permasalahan yang timbul antara Pemerintah Kota Makassar, Koperasi Serba Usaha Bina Duta dan PT Haji La Tunrung L&K, H Lala selaku pedagang kecil yang telah menempati pusat grosir Pasar Butung bertahun-tahun, dan segalanya berjalan lancar tanpa ada masalah apapun, tiba-tiba H Lala harus mengakhiri masa sewa dan tidak boleh diperpanjang lagi.

Menerima keputusan itu, H Lala mencoba berkali-kali untuk memberikan pengertian kepada pengelola, namun dirinya merasa diperlakukan tidak adil, dengan cara dilaporkan ke kepolisian telah melakukan tindak pidana penyerobotan, dan kemudian lods tempat usahanya itu disegel atau digembok oleh pengelola.

160817152801_dpc_kota_makassar

Berbekal laporan polisi tersebut, H Lala melakukan perlawanan hukum dengan memenangkan putusan pengadilan tinggi Makassar serta putusan Mahkama Agung. Namun, hingga saat ini dirinya masih tetap teraniaya dan dirugikan, karena lebih dari tiga miliar barang dagangan yang baru saja dibelinya untuk dijual, masih terkurung di dalam lods yang disegel oleh pengelola sejak empat tahun lalu.

Olah karena itu, Aliansi Indonesia akan mengawal dan mengusut tuntas berbagai persoalan yang terjadi pada kasus Pasar Butung aset milik Pemerintah Kota Makassar ini sehingga keadilan dan kebenaran bisa ditegakkan untuk kepentingan pedagang dan umum.

Sementara itu, pengelola Pasar Butung yang beberapa kali berusaha dikonfirmasi tidak menjawab panggilan masuk dan tidak berada di tempat. (adv)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here