Izin Berlayar Belum Keluar, Nelayan Mengadu ke Dewan di Sinjai

0
69

SINJAI, CNEWS —  Sejumlah Nelayan Kabupaten Sinjai mengikuti Rapat bersama dengan Komisi II dan Komisi III DPRD Sinjai, Pihak Syahbandar Sinjai dan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sinjai, di Ruang Paripurna DPRD Sinjai, Selasa (04/10). Rapat tersebut untuk mempertemukan Nelayan dengan Syahbandar dan Dinas Perikanan terkait keluhan beberapa nelayan dalam pengurusan izin berlayar.

Salah seorang Nelayan yang juga sebagai Warga Desa Tongke-Tongke, Kecamatan Sinjai Timur, Amir mempertanyakan terkait pengurusan Izin berlayar apakah dipungut biaya atau tidak.”Ini yang ingin kami ketahui, apakah dibayar atau tidak, karena yang terjadi dilapangan ada nelayan yang membayar Rp 2 juta bahkan sampai tuga Rp 3 Juta namun izinnya belum keluar. Kalau memang dibayar ya tidak apa-apa, tapi kalau tidak ini yang jadi persoalan,”ungkapnya

Menyikapi hal itu, Ketua Komisi III DPRD Sinjai, Amsul A Mappasara, meminta kepada nelayan menyebutkan item (Syarat) Pengurusan Izin yang dibayar. “Biasanya sebelum mengurus izin berlayar kan banyak syaratnya, barangkali bisa disebutkan item (Syarat) mana yang dipungut biaya kalau mau mengurus izin,”pintanya

Anggota Komisi III DPRD Sinjai, Mappahakkang, meminta kepada pihak terkait agar memperbanyak sosialisasi kepada nelayan mengenai prosedur pengurusan izin. “Ini yang kurang disosialusasikan, makanya banyak nelayan kita yang tidak tau prosedur pengurusan izin berlayar, makanya kami  minta agar Dinas Perikanan maupun Syahbandar memperbanyak sosialisasi kepada Nelayan, Terkait adanya nelayan yang membayar Rp 2 juta namun izin belum keluar ini juga yang perlu disikapi oleh Pihak terkait,”pintanya

Sementara, Wakil Ketua DPRD Sinjai, Ir. Hj.Kartini meminta nelayan agar dalam pengurusan Izin tidak menggunakan jasa perantara. “Ini yang biasa membuat izin mahal karena nelayan melalui perantara. Makanya kami minta nelayan tidak menghunakan jasa perantara jika ingin mengurus Izin,”ujarnya

Kepala Syahbandar Kabupaten Sinjai, Muh. Ridwan mengatakan bahwa pengurusan Izin berlayar hanya berkisar Rp 1 juta. “Makanya kedepan Nelayan tidak boleh membayar jika dokumen belum selesai agar tidak terjadi hal-hal yang tidak sesuai Prosedur,”ujarnya

Terkait, minimnya sosialisasi terkait Izin berlayar tersebut, Pihaknya berjanji akan mensosialisasikannya kepada para nelayan. “Insyaallah kami akan undang kelompok nelayan untuk membicarakan persoalan ini,”pungkasnya

Pengawas Perikanan, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sinjai, Amal Ahsan, meminta agar nahkoda kapal dalam mengurus izin tidak boleh diwakili. “Saya minta pemilik kapal agar pengurusan dokumen, nahkoda kapal tidak boleh diwakili agar kami bisa tau kondisi dilaut termasuk memberikan penjelasan kepada nahkoda terkait aturan-aturan yang harus dipatuhi jika berlayar,”pintanya. (rhmt)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here