Pembangunan RS Internasional Hermina Makassar Ditolak, Tidak Ada Sosialisasi Awal Pembangunan dan Persetujuan Warga

0
92

MAKASSAR — Puluhan mahasiswa tergabung dalam Himpunan Aktivis Mahasiswa (HAM) Sulawesi Selatan menolak pembangunan Rumah Sakit Internasional Hermina di Makassar.

“Berdasarkan hasil monitoring sebelumnya pembangunan diduga tidak pernah melakukan sosialisasi mengenai analisis dampak lingkungan atau amdalnya kepada publik,” ujar Jendral lapangan aksi Dhedy Jalarambang di kantor DPRD Sulsel, Makassar, Rabu.

Selain itu, dalam laporan perencanaaan pembangunan sejak awal November 2015 tidak ada persetujuan maupun sosialisasi termasuk tidak melibatkan masyarakat setempat, tetapi yang ada hanya orang lain dalam laporan tersebut, kata dia.

Tidak hanya itu, lanjunya, ditemukan pula surat keterangan dari lurah setempat hanya bertuliskan tangan dan tidak bernomor dan berstempel basah.

Pihak rumah sakit juga tidak pernah melaksanakan uji publik persoalan Amdal baik sosialisasi pandangan pakar maupun di media massa.

“Warga khawatir terkait dengan limbah rumah sakit yang sangat berbahaya bila tidak dikelola dengan baik penanganannya. Bahkan manajemen rumah sakit ini diduga tidak pernah kontak langsung dengan masyarakat sekitar,” beber dia.

Menurutnya, pembangunan RS Internasional Hermina Makassar di jalan Toddopuli mempunyai konsekwensi utama adalah dampak lingkungan dan kenyamanan warga, bila dianggap terusik maka itu harus ditinjau kembali.

Idealnya, pembangunan harus dilakukan perencanaan yang matang, pra studi serta sosialisasi kepada publik sebelum di laksanakan pembangunan termasuk perizinan sehingga tidak menimbulkan reaksi yang memunculkan aksi.

“Kami mendesak Wali Kota Makassar untuk membekukan izin operasional Rumah Sakit Internasional Hermina Makassar dan meminta DPRD Sulsel menjadi penyambung aspirasi masyarakat di Toddopuli kepada Kementerian terkait atas berdirinya RS tersebut,” harapnya.

Syahruddinn Alrif, anggota DPRD Sulsel yang menerima aspirasi itu tetap akan melakukan apaya sebagai penyambung aspirasi. Hanya saja, sasaran untuk masalah ini ada pada DPRD Kota maupun Pemerintah Kota Makassar.

“Kami tetap menanngapi aspirasi ini dan melanjutkan ke Kementerian terkait, tetapi alangkah baiknya hal ini juga disampaikan ke DPRD Kota maupun Wali Kota karena berada di wilayah kerjanya,” tutur legislator dari partai Nasdem itu. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here