Disnaker Makassar Mediasi Perselisihan Industrial

0
140

MAKASSAR — Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Makassar memediasi pertemuan antara pekerja dan perwakilan manajemen perusahaan PT. Triton Nusantara, CV. Neptunus Nugraha dan PT. Amphi Dwi Pratama di aula Kantor Disnaker Makassar Lt. 3, Selasa (11/10/2016).

Mediasi tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Disnaker Kota Makassar, A Bukti Djufrie SP.,M.Si didampingi Kepala Bidang (Kabid) Pengawasan, Drs Hadirman S.Pd.,M.Pd dan Kabid Hubungan Industrial dan Syarat Kerja (Hubin Syaker), Andi Rahmat Mappatoba S.STP.,M.Si bersama Pengawas Ketenagakerjaan dan Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar. Dalam rapat pertemuan tersebut, pekerja yang didampingi Serikat Pekerja (SP) menuntut 8 hal kepada pihak perusahaan yaitu

1. Pekerjakan kembali Buruh ADP, jalankan upah proses. 3. Perjelas BPJS (ADP – NN – TN). 4. Bayarkan Kelebihan jam kerja (32 jam sebulan). 5. Transparansi insentif. 6. Terapkan struktur dan skala upah. 7. Terapkan jam kerja 7 jam kerja sehari dan 40 jam seminggu. 8. Tunjangan (makan dan transportasi) 9. Biaya operasional sales (Sewa kendaraan dan sales). Mediasi yang dilakukan Disnaker Kota Makassar antara pekerja dan perwakilan manajemen perusahaan PT. Triton Nusantara, CV. Neptunus Nugraha dan PT. Amphi Dwi Pratama menghasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara perundingan yang ditandatangani oleh perwakilan pekerja dan Kadisnaker bertindak sebagai saksi.

Kabid Hubin Syaker Disnaker, Andi Rahmat Mappatoba S.STP.,M.Si yang dikonfirmasi Upeks terkait rapat mediasi tersebut, mengatakan, pihak Disnaker hanya memfasilitasi pertemuan terkait sesuai dengan Undang-undang No.2 tahun 2004 terkait penyelesaian hubungan industrial. “Jadi kasus yang terjadi di PT. Amphi Dwi Pratama itu karena perusahaan yang di Jakarta sudah menarik/ mengakhiri kerjasama, sehingga mau tidak mau perusahaan harus ditutup. Dalam hal ini, pekerja pun di PHK dan mereka harus mendapatkan hak-haknya,” ujarnya. Menurutnya, sebanyak 47 karyawan sesuai dengan hasil kesepakatan bersama tetap akan mendapatkan haknya. “Hasil rapat, perusahaan tetap harus membayarkan pesangon kepada pekerja,” tandasnya. (hms)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here