Disnaker Makassar Tangani 130 Kasus Peselisihan HI

0
129

MAKASSAR — Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Makassar berusaha memediasi perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan. Sepanjang tahun 2016 hingga bulan September, Disnaker Makassar telah menangani 130 kasus pada perusahaan dengan berbagai latarbelakangan perselisihan hubungan industrial.

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat-syarat Kerja (Hubin Syaker), Andi Rahmat Mappatoba S.STP M.Si , Rabu (12/10/2016), mengatakan, sebanyak 131 perusahaan dengan berbagai latar kasus yang berbeda telah difasilitasi. Perselisihan hubungan indusrial terkadang berakhir dengan pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Per September 2016 berdasarkan aduan yang masuk ke Disnaker, sebanyak 175 orang telah di PHK. Terdiri dari Laki-laki 133 orang dan Perempuan 42 orang,” kata Kabid jebolan STPDN ini. Menurut Rahmat, tidak ada PHK besar-besaran, tetapi sementara yang telah diselesaikan hanya PHK perseorangan.

Kasusnya karena indisipliner dan beberapa penyebab lainnya seperti sakit, habis kontrak, keselahan berat, mengundurkan diri, mutasi, mangkir, melanggar SOP, pensiun dini dan perusahaan tutup. “Jadi sementara yang ditangani belum ada PHK besar-besaran. Meski ada beberapa perusahaan ada yang diadukan tutup seperti PT. Amphi Dwi Pratama kemarin kami telah mediasi dan siap untuk memberikan hak berupa pesangon kepada 47 pekerjanya,” terangnya.

Rahmat juga menyebutkan, perusahaan yang diadukan pekerjanya telah tutup ada Hotel Coklat di Jalan Landak yang karyawannya cukup banyak dan Hotel Makassar Indah di Jalan Emmy Saelan dilaporkan mau tutup dengan memiliki 60-an karyawan. Pihak perusahaan juga tetap siap untuk memberikan pesangon kepada karyawannya.

“Kemarin juga ada aduan pekerja untuk perusahaan pabrik tripleks, yakni PT Katingan Timber Celebes (KTC) di Kawasan Industri Makassar (Kima). Dulu memang sempat ada PHK, tetapi sementara ini proses mediasi. Itupun jika nanti ada PHK, maka kami tetap akan memediasi sesuai dengan Undang-undang No.2 tahun 2004 terkait penyelesaian hubungan industrial agar pekerja mendapat hak-haknya,” tandas Rahmat. Meminimalisir terjadinya perselisihan hubungan industrial yang berujung pada PHK, Disnaker pada September 2016 lalu, menggelar sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan.

Tujuannya agar para pekerja dan pengusaha agar tidak terjadi multi tafsir terkait hal tersebut. Terutama terkait penerapan sistem kerja kontrak dan perusahaan melaksanakan wajib lapor ketenagakerjaan secara berkala dan membuat perusahaan menyadari pentingnya perlindungan bagi para karyawan sehingga mendaftarkan seluruh karyawannya untuk mengikuti program Jamsostek (BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan). (hms)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here