KPPU Sanksi PT Charoen Pokphand Rp 25 Miliar, Terkait Pengaturan Produksi Bibit Ayam Pedaging

0
77

Komisi Pengawas Persaingan Usaha memberi sanksi kepada 12 perusahaan ternak. Terkait Pengaturan Produksi Bibit Ayam Pedaging (Broiler) di Indonesia. Perusahaan ini adalah :

1. PT Charoen Pokphand Indonesia, Tbk. sebagai Terlapor I;
2. PT Japfa Comfeed Indonesia, Tbk. sebagai Terlapor II;
3. PT Malindo Feedmill, Tbk. sebagai Terlapor III;
4. PT CJ-PIA sebagai Terlapor IV;
5. PT Taat Indah Bersinar sebagai Terlapor V;
6. PT Cibadak Indah Sari Farm sebagai Terlapor VI;
7. PT Hybro Indonesia sebagai Terlapor VII;
8. PT Expravet Nasuba sebagai Terlapor VIII;
9. PT Wonokoyo Jaya Corporindo sebagai Terlapor IX;
10. CV Missouri sebagai Terlapor X;
11. PT Reza Perkasa sebagai Terlapor XI;
12. PT Satwa Borneo Jaya sebagai Terlapor XII.

Oleh KPPU mereka terbukti melakukan pelanggaran Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengaturan Produksi Bibit Ayam Pedaging (Broiler) di Indonesia. Dimana dalam ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut menyatakan :

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya pratek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Karena pelanggaran ini, KPPU memberikan denda :

1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;

2. Menetapkan pembatalan perjanjian pengafkiran Parent Stock (PS) yang ditandatangani oleh Terlapor I sampai dengan Terlapor XII tanggal 14 September 2015;

3. Menghukum Terlapor I, membayar denda sebesar Rp 25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

4. Menghukum Terlapor II, membayar denda sebesar Rp 25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

5. Menghukum Terlapor III, membayar denda sebesar Rp 10.834.542.000,00 (Sepuluh Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

6. Menghukum Terlapor IV, membayar denda sebesar Rp 14.105.202.000,00 (Empat Belas Milyar Seratus Lima Juta Dua Ratus Dua Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

7. Menghukum Terlapor V, membayar denda sebesar Rp 11.540.620.000,00 (Sebelas Milyar Lima Ratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

8. Menghukum Terlapor VI, membayar denda sebesar Rp 5.360.531.000,00 (Lima Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

9. Menghukum Terlapor VII, membayar denda sebesar Rp 6.551.760.000,00 (Enam Milyar Lima Ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

10. Menghukum Terlapor IX, membayar denda sebesar Rp 10.833.755.000,00 (Sepuluh Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

11. Menghukum Terlapor X, membayar denda sebesar Rp 1.215.548.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

12. Menghukum Terlapor XI, membayar denda sebesar Rp 1.211.331.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Sebelas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

13. Menghukum Terlapor XII, membayar denda sebesar Rp 8.016.723.000,00 (Delapan Milyar Enam Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

Bahwa setelah Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII melakukan pembayaran denda, maka salinan bukti pembayaran denda tersebut dilaporkan dan diserahkan ke KPPU. Demikian dilansir dari salah satu media online. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here