Sekda Sinjai, Taiyyeb A Mappasere Angkat Bicara, : Saya Tidak Korupsi, Masa Saya Hanya Satu Kali Diperiksa Langsung Ditahan

0
92

SINJAI, CNEWS — Setelah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sinjai, Taiyyeb A Mappasere angkat bicara. “Sebagai warga negara yang taat hukum maka saya menghormati pemanggilan oleh Kejaksaan Negeri Sinjai walau saat ini saya tengah sakit,” kata Taiyyeb kepada celebesnews.

Penahanan terhadap dirinya karena tetap melakukan pembayaran gaji kepada 12 pegawai PNS yang telah menjadi narapidana dan membayarkannya sampai Agustus tahun ini.

Dijelaskan Taiyyeb, PNS yang terpidana tersebut seharusnya sudah dipecat sesuai dengan UU 52 Tahun 2014. Namun, dirinya hingga kini belum menerima surat keputusan pengadilan yang telah inkra.

“Sesuai aturan kami seharusnya pecat PNS itu. Tapi, kita belum mendapatkan surat keputusan pengadilan, jadi pembayaran gaji PNS itu tetap jalan,” jelasnya.

Lanjut Taiyyeb, setelah meminta, pihaknya baru menerima salinan dari Tipikor pada 28 Agustus 2016 lalu yang dijadikan dasar untuk pemecatan.

“Sebelumnya itu kita tidak lakukan pemecatan karena tidak ada dasar untuk melakukan itu, jadi tidak benar kalau saya mengambil gaji pegawai,” tegasnya.

Sekda Sinjai saat ini telah berada di Rutan kelas II B Sinjai, Taiyyeb A Mappasere ditahan oleh Kejari Sinjai setelah dilakukan pemeriksaan secara maraton sejak pagi 31 OKtober 2016 hingga akhirnya penyidik kejaksaan membawanya ke rutan kelas II B untuk dititip pada pukul 16.40 Wita.

Penahanan Sekertaris Daerah (Sekda) Sinjai, Taiyeb oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) sontak membuat kaget sejumlah warga. Tak terkecuali bagi dirinya sendiri yang menolak menandatangani berita acara penahanan.

Meski demikian, Taiyyeb tetap dibawa ke rumah tahanan. Taiyyeb sebelum dibawa melakukan protes keras atas penahan dirinya. “Masa saya hanya satu kali diperiksa langsung ditahan,”tegasnya.

Menurut Taiyyeb, pembayaran gaji terus dilakukan karena tidak ada penyampaian dari pengadilan. “Gajinya belum dihentikan karena belum ada penyampaian dari pengadilan ke Pemda terkait status terpidana para pejabat yang dimaksud,”ungkapnya. (rhmt)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here