Didakwa Korupsi Kasus Dana Aspirasi, Ketua Baleg DPRD Jeneponto Dituntut Lima Tahun Penjara

0
90

Ketua Badan Legislasi DPRD Jeneponto, Sulawesi Selatan, Andi Mappatunru yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi dana aspirasi DPRD kabupaten setempat tahun 2013 dituntut lima tahun penjara.

“Terdakwa secara sah melakukan tindak pidana melawan hukum yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara,” ujar Jaksa Penuntut Umum (JPU) Abdullah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar, Selasa (22/11/2016)

Dia mengatakan, selain tuntutan pidana lima tahun penjara, terdakwa juga harus membayar denda sebesar Rp200 juta subsidair enam bulan kurungan.

Terdakwa dinilai telah melanggar Pasal 3 dan 12 huruf i pada Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Abdullah menyatakan, berdasarkan pada kesaksian dari saksi-saksi yang disidang sebelumnya semuanya menyatakan jika dana aspirasi itu tidak pernah dianggarkan.

“Anggaran dana aspirasi DPRD Jeneponto berdasarkan keterangan saksi menyebutkan bila tidak pernah dibahas dalam Musrembang,” tegas Abdullah.

Terdakwa terbukti telah menggunakan anggaran dana aspirasi DPRD Jeneponto tahun 2013 sebesar Rp1,5 miliar untuk kegiatan proyek yang diusulkan sendiri oleh terdakwa.

Abdullah menyebutkan bila terdakwa, Andi Mappatunru telah menerima aliran dana aspirasi DPRD Kabupaten Jeneponto yang dialihkan untuk proyek pemasangan paving blok di lokasi perumahan milik Andi Mappatunru.

Namun dalam pengerjaan, proyek tersebut tidak tercantum dalam anggaran dana aspirasi tahun 2013. Proyek pemasangan paving blok tersebut justru dialihkan ke KPR milik developer Andi Mappatunru.

Selain itu juga ada empat item paket pekerjaan yang tidak masuk dalam program aspirasi yang dikelola Andi Mappatunru yang dinilai penyidik tidak sesuai peruntukannya.

Antara lain pembangunan drainase yang terletak di Jalan Karya, Kabupaten Jeneponto,, pemasangan paving blok di Jalan Karya, pembuatan sumur bor di Desa Bungeng dan rehab kantor Desa Jenetallasa.

Hal yang memberatkan terdakwa, karena terdakwa tidak melaksanakan dan mengindahkan, program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Mappatunru selaku legislatif telah menyalahgunakan, wewenang dan fungsi-fungsi selaku pejabat negara, selaku anggota DPRD. Telah melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara,” tegasnya.

Kuasa hukum terdakwa, Yusuf Gunco usai pembacaan tuntutan di hadapan majelis hakim akan mengajukan nota pembelaan (pledoi) atas tuntutan tersebut.

“Kami akan mengajukan pledoi secara tertulis,” tegas Yugo sapaan akrab Yusuf Gunco.

Dia juga mengaku keberatan dengan pasal 12 huruf i yang dituntutkan oleh JPU terhadap kliennya. “Kalau pasal ini, berarti klien saya pelaku tunggal dong. Sementara faktanya klien saya tidak pernah mengerjakan proyek,” katanya.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here