Kapolda Sulsel: SP3 Kasus Perkara Pembebasan Lahan di Pelindo Makassar Melanggar

0
421

MAKASSAR — Kepala Polisi Daerah Sulawesi Selatan Irjen Pol Anton Charliyan menyatakan penghentian kasus pembebasan lahan atau Surat Penghentian Penyidikan (SP3) perkara di PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Makassar, Sulawesi Selatan melanggar.

“SP3 dalam setiap perkara harus sesuai Standar Operasional Prosedur dan menghadirkan semua pihak baik terlapor maupun pelapor,” katanya di Markas Polda Sulsel, Makassar, Rabu (24/11/2015)

Menurutnya, seluruh perkara yang ditangani kepolisian apabila dihentikan harus sesuai SOP agar tidak terjadi kesalapahaman dan mestinya sudah sesuai aturan yang berlaku.

Selain itu, setiap perkara yang akan di SP3-kan mesti melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan yang berlaku, bila tidak tentu dianggap melanggar aturan yang ada.

Mengenai dengan kasus pada pembebasan lahan PT Pelindo yang dihentikan pada 2015, dengan keluarnya SP3, kata dia, belum mengetahui persis secara detailnya.

“Tidak gampang melakukan SP3 harus ada gelar perkara dan dihadiri semua yang bersangkutan pada perkara itu, “tegas dia.

Seperti diketahui kasus dugaan pemalsuan dokumen atas proyek pembebasan lahan senilai Rp 104 M yang telah dihentikan diam-diam sebelumnya oleh oknum penyidik Dit Reskrimum Polda Sulsel bernomor polisi : S/Tap/A.302/69/VI/2015/Dit Reskrimum tanggal 8 Juni 2015.

Kasus ini pun sebelumnya telah dilaporkan PT Pelindo pada 2013 dan ditingkatkan ketahap penyidikan dengan menetapkan dua orang tersangka masing-masing Ince Baharuddin dan Ince Rahmawati pada 27 Juli 2012.

Kedua bersaudara ini melakuka dugaan pidana menggunakan surat palsu yakni Pasal 263 ayat (2) KUHPidana, namun diam-diam penyidik menghentikan penyidikan kasus tersebut tepatnya pada 8 Juni 2015 dengan alasan bukti tidak cukup.

Diketahui, dalam kasus dugaan pidana menggunakan surat palsu yang dilaporkan oleh pihak Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Makassar ke Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Dit Reskrimum Polda sulsel sejak tanggal 27 Juli 2012.

Berkas-berkas yang diajukan kedua tersangka tersebut yakni surat tanda pendaftaran tanah milik Indonesia, Simana, riwayat tanah wajib bayar pajak IPEDA, gambar situasi rincik tanah wajib bayar IPEDA.

Namun setelah dilakukan kroscek kembali oleh pihak Pelindo, dari seluruh berkas yang digunakan kedua tersangka terdapat dua berkas yang isinya terdapat dua keterangan yang berbeda. Dan diduga merupakan surat palsu yakni surat riwayat tanah wajib bayar pajak IPEDA.

Dalam surat riwayat tanah wajib bayar pajak IPEDA tersebut menyatakan bahwa Almarhum Ince Muh Saleh meninggal sekitar tahun 1980an tapi kenyataannya ada surat keterangan lain menyebut almarhumah Ince Kumala bin Ince Muh Saleh meninggal tahun 2000.

Beberapa surat yang diajukan kedua tersangka awalnya akan dijadikan dasar mengaku sebagai ahli waris untuk menggugat lokasi pembebasan PT Pelindo seluas 60.669 meter persegi.

Dari kejadian tersebut, PT Pelindo merasa dirugikan karena lokasi itu memiliki surat-surat kepemilikan sertifikat hak pengelolaan lahan (HPL) yang diberikan kepada Pelindo sebagai pengelola lahan dengan nomor sertifikat HPL No. 1/Ujung tanah tahun 1993.

Kedua tersangka akhirnya dijerat Pasal 263 ayat 2 KUHPidana dengan ancaman pidana 6 tahun penjara, namun belakangan keduanya tidak menjalani hukuman.

Dikonfirmasi terpisah Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum, Kombes Pol Erwin Zadma berdalih pada kasus itu Polda Sulsel telah melimpahkan berkas perkaranya sebanyak tiga kali ke kejaksaan.

Tetapi, kata dia, kejaksaan menolak karena alat bukti berupa rincik asli tidak diikut sertakan, dia mengaku, rincik tersebut hilang ditangan salah satu anggota Polri bernama Ambo Tuo, yang telah meninggal dunia.

” Jadi waktu itu dihentikan saat itu dihadiri pihak PT Pelindo IVsehingga sudah sesuai prosedurnya,” katanya kepada wartawan

Secara terpisah mantan staf Kabito PT Pelindo Makassar Erisanty yang di konfrontir terkait masalah adanya SP3 tersebut, kata dia, dengan tegas membantah tidak pernah dipanggil ataupun menghadiri penghentian apalagi dilibatkan dalam penghentian perkara itu.

“Kami tidak pernah dilibatkan sama sekali. Bahkan surat SP3 ini kami dapatkan dari pertamina, kami tidak tahu apa skenario dibalik kasua tanah negara yang penguasaan pengelolaannya diberikan negara kepada kami selaku BUMN,” katanya.

Sedangkan dari pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel, melalui Kasipenkum Salahuddin mengatakan sampai dengan hari ini, surat pemberitahuan SP3 tentang kasus pemalsuan dokumen tidak berada di Kejati Sulsel.

“Kami tidak punya kompeten untuk mencampuri urusan itu, tetapi sejauh ini tidak asa surat tembusan SP3 dari kepolisian yang kami terima atas kasus Pelindo,” ungkapnya.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here