LKBHMI Desak Kejati Usut Dugaan Indikasi Gratifikasi Pembebasan Lahan Pasar Mandai, Kepala BPN Makassar, Armin Paera : Ah… Tidak ada Seperti Itu

0
104

MAKASSAR — Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Mahasiswa Indonesia (LKBHMI) Cabang Makassar meminta Kejaksaan Tinggi Sulsel berani mengusut kasus dugaan gratifikasi dalam proyek pembebasan lahan seluas satu hektar lebih di Pasar Mandai, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya senilai Rp7,4 miliar.

Dimana pekan lalu, proyek tersebut sudah dibayarkan namun hal ini terjadi masalah hingga terungkap adanya dugaan gratifikasi. Dalam pasal 12B Undang-undang Pemberantas Tindak pidana korupsi, gratifikasi disebut pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Berdasarkan Informasi yang diperoleh menyebutkan, sejumlah oknum pejabat Pemerintah Kota Makassar diduga keciprat fee (gratifikasi) usai pembayaran ganti rugi lahan. Bahkan, fee kompensasi yang dikeluarkan oleh penerima ganti rugi lahan Pasar Mandai untuk oknum pejabat tersebut yakni Rp100 ribu setiap meternya. Jika ditotalkan maka nilainya mencapai Rp 1 miliar lebih.

Ketua LKBHMI Cabang Makassar Habibie mengatakan bahwa tidak ada alasan kejaksaan untuk melakukan pengusutan kasus ini. “Apalagi, sumber dan fakta di lapangan adanya dugaan gratifikasi. Jadi, Kejati harus berani mengusut dan menyelidikinya,”tegas Habibie kepada awak media.

Menurut Habibie, pihak-pihak yang harus dimintai keterangan adalah para pejabat yang terkait langsung dengan pengurusan serta pengambil kebijakan dalam pengurusan serta pencairan proyek ini.

”Ini mulai menimbulkan polemik. Dan kami selaku perwakilan masyarakat mendesak Kejaksaaan untuk segera turun tangan mengusutnya,” tegasnya.

Dikonfirmasi secara terpisah, Kepala Badan Pertanahan Kota Makassar, Armin Paera menampik adanya dugaan fee dalam proyek pembebasan itu. ”Ah, tidak ada yang seperti itu. Itu sama sekali tidak benar. Semua yang kita lakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada,” jelas Armin. Demikian dikutip dari salah satu media online. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here