Penggiat Anti Korupsi Desak Kejaksaan Masamba Bongkar Dana BOS SMPN 3 Satap Rampi

0
261

MASAMBA,CNEWS — Ketegasan aparat penegak hukum di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan dalam menuntaskan sejumlah kasus pelanggaran hukum
mendapat tantangan dari penggiat anti korupsi. Sejumlah elemen masyarakat meminta Kejaksaan Negeri Masamba, Luwu Utara untuk turun ke lapangan dan
merespon informasi dugaan penyelewengan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) pada sejumlah sekolah di daerah tersebut.

Desakan ini menyusul penggunaan dana BOS yang dinilai tidak transparan dan jelas peruntukannya pada seperti pada SMPN 3 Satap Rampi, Kecamatan Rampi. Sejak
beberapa tahun belakangan, anggaran dana BOS pada sekolah tersebut tidak diketahui oleh komite sekolah dan bendahara sekolah. Akibatnya, tidak hanya siswa
yang kurang mendapatkan fasilitas bejalar, tetapi sejumlah guru honorer juga dalam beberapa bulan terakhir tidak pernah mendapatkan honor mengajar lagi.

“Kami sebagai elemen masyarakat yang begitu konsen terhadap perkembangan pendidikan di Luwu Utara, meminta Kejaksaan Negeri Masamba segera menelusuri
dan memeriksa pihak-pihak terkait, termasuk oleh kepala sekolah SMPN 3 Satap Rampi selama ini, kemana aliran dana BOS dalam beberapa tahun terakhir sehingga
tidak jelas,” tegas LSM JARI Almarwan kepada celebesnews.

Bukan hanya itu, Almarwan juga mendesak Kejaksaan Negeri Masamba memeriksa kepala Dinas Pendidikan Luwu Utara, yang harusnya bisa mengawasi penggunaan
dana BOS pada SMPN 3 Satap Rampi, namun tidak melakukan penindakan terhadap pihak sekolah yang melakukan penyelewengan dana BOS. “Kejaksaan juga
harusnya memeriksa kepala Dinas Pendidikan, ada apa dana BOS pada SMPN 3 Satap Rampi yang dikeluhkan oleh masyarakat, tidak diawasi dan dilakukan
penindakan terhadap dugaan penyelewengan yang terjadi,” tandasnya.

Desakan kejaksaan untuk segera memeriksa kepala sekolah SMPN 3 Satap Rampi juga disampaikan LSM PERS LUWU UTARA. Menurut  Syamsir, aparat penegak hukum tidak boleh tinggal diam, “Kami agar dilakukan proses hukum sesuai prosedur yang berlaku. Kasus ini bukan persoalan sepeleh, adanya dugaan kepala sekolah yang tidak transparansi penggunaan anggaran dana BOS dan dana pendidikan gratis, saya memohon kepada Kejaksaan Negeri Luwu Utara untuk memeriksa oknum kepala sekolah yang dinilai paling bertanggung jawab terhadap dana BOS di sekolah tesebut,” ungkapnya.

Sementara itu, tidak transparannya penggunaan dana BOS pada SMPN 3 Satap Rampi, diakui oleh komite sekolah Lismin Towaki. “Sebagai komite sekolah kami tidak
pernah mengatahui berapa besaran dana BOS di sekolah ini, semuanya dipegang oleh Martasik, selaku kepala sekolah yang tidak pernah muncul di sekolah,”
terangnya.

Seperti yang telah diberitakan beberapa waktu lalu pada tanggal 30 nopember 2016 tentang kepala sekolah yang melalaikan tugas dan tanggungjawabnya sebagai
abdi Negara tidak perna hadir disekolahnya selama 6 bulan berturut-turut.

Seolah memang bandel, Martasik tidak hanya sudah sekian lama tidak pernah lagi datang ke sekolah SMPN 3 Satap Rampi, Kecamatan Rampi, Luwu Utara ini. Namun
lagi-lagi sorotan tajam juga tertuju padanya, betapa tidak, pengelolaan anggaran dana biaya operasional sekolah tidak pernah diketahui oleh bendahara di sekolah
itu, termasuk oleh para komite sekolah berapa jumlahnya dan diperuntukkan untuk apa, lagi-lagi semua ada di tangan Martasik.

Seperti yang diungkapkan oleh komite sekolahnya Lismin Towaki “Sebagai komite sekolah kami tidak pernah mengatahui berapa besaran dana Biaya Operasional
Sekolah (BOS) di sekolah ini, semuanya dipegang oleh Martasik selaku kepala sekolah yang tidak pernah muncul di sekolah,” terangnya.

Saat dikonfirmasi Wakil Kepala Sekolah Usri Parman, dirinya mengakui bahwa anggaran dana BOS yang perna diketahuinya hanya sebanyak Rp 7 juta, itupun tahun
2015 lalu dan digunakan untuk membayar upah kerja buruh bangunan kantor di sekolah tersebut.

“Saya akui memang perna kepala sekolah memberikan uang sebanyak Rp 7 juta, namun kepala sekolah memberitahu saya bahwa uang tersebut digunakan dulu
untuk bayar gaji tukang” ujar Usri.

Ditambahkan oleh Usri bahwa mulai tahun 2015 hingga saat ini, dana BOS dan dana pendidikan gratis tidak diketahuinya berapa besarannya. “Saya tidak mengetahui
berapa jumlah dana bos dan dana pendidikan gratis yang dikucurkan untuk sekolah kami SMPN 3 Satap Rampi Desa Leboni karena semuanya di tangan kepala
sekolah,” tuturnya.

Akibatnya, dana BOS yang hanya diketahui dan dipegang oleh Martasik ini membuat semua yang ada di sekolah ini harus memikul beban berat, para siswa yang
belajar terpaksa hanya menggunakan buku paket dua mata pelajaran karena tidak adanya lagi anggaran operasional sekolah. Lagi-lagi diperparah gaji para guru
honorer sudah beberapa bulan tidak pernah lagi dibayarkan karena pengelolaan dana BOS sepenuhnya dikuasai oleh Martasik.

kepala sekolah SMPN 3 Satap Rampi, Martasik yang dihubungi beberapa kali, termasuk melalui handphonnya, selalu tidak dapat dihubungi. Termasuk ketika reporter
celebesnews mencoba meminta bantuan melalui pendekatan keluarganya untuk dilakukan konfirmasi, lagi-lagi upaya tersebut tidak mendapat tanggapan positif.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara, Jasrum yang dikonfirmasi beberapa waktu lalu mengatakan, kepala sekolah SMPN 3 Satap Rampi, Martasik sudah
diberi sanksi disiplin dengan memindahkan ke sekolah lain. Namun untuk dugaan penyelewengan dana BOS, silahkan dibuktikan kalau memang ada. “Kalau memang
ada temuan dugaan penyelewengan dana BOS, terima kasih informasinya, dan silahkan didorong ke ranah hukum, kami sangat terterima kasih atas dukungan dan
peran teman-teman media dan LSM dalam mengawal kasus ini,” ungkapnya. (LAPORAN : FRANS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here