Presiden Serahkan SK Hutan Adat Kajang, Diterima Pemangku Adat Kajang

0
187

BULUKUMBA – Presiden Joko Widodo secara resmi memberikan Surat Keputusan (SK) hutan adat kepada Camat Kajang sekaligus pemangku adat (Labbiria) Kajang, Andi Buyung Saputra, Jumat 30 Desember 2016 di Istana Kepresidenan Jakarta.

Pada saat penerimaan SK pengelolan hutan adat, Andi Buyung Saputra tampak mengenakan pakaian adat Kajang bernuansa hitam-hitam (Passappu).

Saat memberikan SK hutan adat, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpesan agar para pemangku adat dan pemerintah daerah agar menjaga fungsi hutan adat.

Khusus di Ammatao Kajang pihak pemangku adat setempat mengajukan fungsi lindung kepada pemerintah pusat.

“SK ini sangat penting untuk hutan adat kajang, sebab sebelum ada SK ini hutan kajang itu masuk dalam kategori Hutan Negara atau Hutan Produksi Terbatas berdasar SK Menteri Kehutanan tahun1992 lalu. Tanpa adanya penetapan atau SK bisa saja pemerintah mengeluarkan HPH hutan itu,” ujar Andi Buyung dikutip dari salah satu media online.

Pada SK tersebut pemerintah memberikan pengakuan atas hak-hak tradisional masyarakat adat terkait dengan kawasan hutan. Hutan Adat Ammatoa meliputi wilayah Desa Tanah Towa, Desa Pattiroang, Desa Malleleng dan Desa Bonto Baji degan luas kurang lebih 313,99 Ha. Penetapan Hutan Adat Ammatoa Kajang bernomor 6746/Menlhk-pskl/kum.1/12/2016.

“Kami sangat mengapresiasi Pemda khususnya Bupati dan Wakil Bupati. Karena semua sumber daya Pemda dikerahkan untuk mempercepat penetapan ini. Bahkan Pemda telah selangkah maju dengan mempersiapkan Peraturan Bupati (Perbub) sebagai implementasi Perda dan Penetapan hutan adat,”tambahnya lagi

Selain Adat ammatoa Kajang ,ada beberapa kawasan adat yang mendapat pengakuan Hutan Adat. Kesembilan komunitas Masyarakat Hukum Adat yang memperoleh SK  Pengakuan Hutan Adat itu adalah :

1. Hutan Adat Desa Rantau Kermas (130 Ha) Kabupaten Merangin Provinsi Jambi (MHA Marga Serampas);
2. Hutan Adat Ammatoa Kajang (313 Ha) Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan (MHA Ammatoa Kajang);
3. Hutan Adat Wana Posangke (6.212 Ha) Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah (MHA Lipu Wana Posangke);
4. Hutan Adat Kasepuhan Karang (486 Ha) Kabupaten Lebak Provinsi Banten (MHA Kasepuhan Karang);
5. Hutan Adat Bukit Sembahyang (39 Ha) Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi (MHA Air Terjun);
6. Hutan Adat Bukit Tinggi (41 Ha) Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi (MHA Suangai Deras);
7. Hutan Adat Tigo Luhah Permenti Yang Berenam (252 Ha) Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi (MHA Tigo Luhah Permenti);
8. Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan (452 Ha) Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi (MHA Tigo Luhah Kemantan); dan
9. Hutan Adat Pandumaan Sipituhuta (5.172 Ha) Kabupaten Humbang Hasudutan Provinsi Sumatera Utara (MHA Pandumaan Sipituhuta).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here