Tim Saber Polres Gowa OTT Pegawai Disbudpar Gowa, Lakukan Penarikan Retribusi Kepada Pengunjung Lesehan Bili-bili

0
72

Tim Satuan Bersama (Saber) Polres Gowa, Sulawesi Selatan, melakukan operasi tangkap tangan terhadap pegawai negeri sipil pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Gowa.

“Benar, anggota Saber Polres Gowa melakukan penangkapan terhadap oknum PNS Disbudpar Gowa inisial AR (53) di Pos Lesehan Beroangin Bili-bili, Lingkungan Ujungbulo, Kelurahan Bontoparang, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa,” ujar Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Dicky Sondani di Makassar, Senin (16/1/2017).

Dia mengatakan, Operasi tangkap tangan (OTT) dilakukan oleh Tim Saber Polres Gowa setelah mengetahui adanya aktivitas penarikan jasa retribusi terhadap setiap pengunjung lesehan.

Tim Saber sudah mengetahui jika Pemerintah Kabupaten Gowa dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata belum mengeluarkan karcis resmi untuk jasa retribusi bagi pengunjung lesehan.

“Aktivitas menarik uang jasa retribusi tetap dilakukan padahal belum ada karcis yang dikeluarkan oleh pemda. Makanya, Tim Saber melakukan OTT terhadap oknum yang menarik jasa retribusi,” katanya.

Dari operasi ini didapat barang bukti uang tunai Rp2.715.000 dan dua buah buku nota kontan. Polisi juga sampai saat ini masih melakukan pendalaman kepada terduga penarik jasa tersebut.

“Yang bersangkutan tertangkap dan diamankan Tim Saber Polres Gowa serta barang bukti uang tunai dan nota kontannya,” kata mantan Direktur Sabhara Polda Kepri itu.

Sebelum diamankan, AR telah melakukan penagihan uang kepada pengunjung dengan tidak menggunakan karcis retribusi. Setiap orang yang masuk dikenakan biaya Rp3.000.

AR diketahui telah bekerja di selama 11 tahun di Pos Lesehan Bili-bili dengan bertugas dibagian retribusi. Pada 2012, AR resmi menjadi PNS setelah Kementerian Dalam Negeri mengangkatnya.

Dicky mengaku jika penagihan ini berjalan setiap harinya dan sistem penyetoran hasil retribusi ke bagian Bendahara Disbudpar setiap bulan yang tidak tetap nilainya. Dalam setahun, pelaku ditarget harus menyetor sebanyak Rp20 juta. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here