Bupati Muslimin Bando Harus Laksanakan Putusan MA atas Pemberhentian Empat PNS Pejabat Struktural

0
92

ENREKANG —- Bupati Kabupaten Enrekang, Muslimin Bando diminta agar segera melaksanakan putusan hakim Mahkamah Agung RI. Atas gugatan pemberhentian 4 orang pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan struktural. Bupati selaku tergugat, telah melakukan pergantian 4 pejabat struktural berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati nomor 53 tahun 2014, tentang pemberhentian PNS dalam jabatan struktural.

Keempat pejabat yang telah dicopot dari jabatannya selaku pengugat yaitu, imran M, HM Irfan Barung, Alzam Taqwa dan Yuyu Yuhaeni. Telah memenangkan gugatannya dalam tahap kasasi di Mahkamah Agung dan tahap Peninjauan Kembali (PK).

“Klien saya telah memenangkan gugatannya baik itu dalam tahap kasasi, maupun dalam tahap PK di Mahkamah Agung,” ujar kuasa hukum penggugat, Faisal Silenang di pengadilan negeri Makassar, Rabu (18/1/2017).

Dalam putusan PK itu kata Faisal Silenang, telah mengalahkan kembali Bupati Enrekang selaku tergugat. Dimana Bupati diwajibkan untuk melaksanakan putusan kasasi yang diajukan oleh penggugat.

“Putusan kasasi itu menyatakan membatalkan surat keputusan tergugat nomor 53 tahun 2014. Terkait pemberhentian klien saya dari jabatan struktural,” cetusnya.

Selain itu juga dalam putusan Tata Usaha Negara (TUN) kata Faisal Silenang, telah membatalkan SK Bupati nomor 54, terkait pengangkatan pejabat struktural baru yang diangkat dan dilantik oleh Bupati Enrekang, untuk mengantikan jabatan para pengugat.

“Hakim juga mewajibkan kepada Bupati agar segera mencabut SK nomor 53 dan 54 tahun 2014, yang dianggap batal secara hukum,” tandasnya.

Bupati juga diwajibkan untuk mengembalikan dan merehabilitir, posisi serta jabatan pengugat dalam posisi yang semula. Sehingga dalam hal ini Bupati harus segera melaksanakan putusan tersebut dan bersikap legowo menerima putusan tersebut.

“Kalau misalkan putusan ini tidak dilaksanakan, secara otomatis kita akan melakukan upaya hukum lain. Kan kalau tidak melaksanakan putusan, itu bisa di pidana,” pungkasnya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here