Pungli Biaya Pengurusan dan Penerbitan Sertifikat Prona di Desa Banyuanyara, Kecamatan Sanrobone, Takalar Terbongkar

0
95

keterangan foto : Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Takalar, Nurlaela

 

TAKALAR —- Mengungkap Praktik Pungli Prona di Desa Banyuanyara, Takalar Dugaan praktik pungutan liar (Pungli) biaya pengurusan dan penerbitan sertifikat dalam program Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) di Desa Banyuanyara, Kecamatan Sanrobone, Takalar, selama 2015 hingga 2016 akhirnya terbongkar.

Pasalnya, sejumlah warga yang dimintai pembayaran biaya pengurusan sertifikat Prona oleh oknum staf desa yang diduga suruhan Kepala Desa Banyuanyara, Drs. Subair Ewa, mulai angkat bicara.

Sebelumnya, salah seorang warga Desa Banyuanyara inisial TO mengaku resah dengan ulah oknum staf Desa yang diduga melakukan pungutan terhadap warga yang mengurus sertifikat Prona. Tidak main-main, besaran pungutannya pun sudah ditentukan pihak Desa yakni mulai Rp300 ribu hingga Rp400 ribu per sertifikat. Ironisnya lagi, kata dia, jika warga tidak membayar maka sertifikatnya ditahan oleh oknum kepala desa.

Selain TO, salah seorang warga Desa Banyuanyara yang minta dirahasiakan identitasnya mengungkapkan hal yang sama. Dia merasa keberatan dengan pungutan yang dilakukan oleh oknum staf desa tersebut.

Warga tersebut mengaku, jika dirinya didatangi oleh staf Desa Banyuanyara bernama Jipa dan Erna untuk menagih biaya pembayaran penerbitan sertifikat Prona sebesar Rp400 ribu.

“Kalau kami tidak membayar diancam dan tidak diberikan sertifikatnya, ada juga warga yang langsung membayar di staf desa atas nama Jipa dan Erna. Sepertinya kami dibodohi oleh Kades karena setahu saya, Prona adalah progam nasional untuk penerbitan sertifikat gratis,” ungkapnya.

Mendengar informasi adanya dugaan praktik Pungli pengurusan sertifikat Prona yang terjadi di Desa Banyuanyara, Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Takalar, Nurlaela Widayati pun angkat bicara.

Menurut dia, sejak bergulirnya pengukuran dan penertiban sertifikat gratis (Prona) bagi masyarakat tidak ada pungutan sepeser pun, semuanya ditanggung oleh pemerintah pusat.

“Kami sudah sampaikan kepada petugas dilapangan bahwa jangan ada yang melakukan pungutan, apapun bentuknya. Sebab itu adalah sebuah pelanggaran, kegiatan ini sudah ditanggung oleh pemerintah pusat. Kalau ada oknum minta uang adminstrasi, langsung protes siapa pun itu. Karena kegiatan ini gratis,” tegasnya saat ditemui diruang kerjanya, Senin (30/1/17).

Nur sapaan akrab Nurlaela ini mengungkapkan, pihaknya mendukung elemen masyarakat yang melakukan pengawasan terhadap program Prona tersebut. Bahkan Nur mengaku, dirinya merasa terbantu dengan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat.

“Kita tidak bisa pungkiri ada oknum dilapangan yang bisa saja bekerjasama dengan pihak kepala desa. Saya selalu ingatkan kepada petugas yang melakukan pengukuran dilapangan untuk jangan berani meminta sesuatu kepada masyarakat. Karena Prona ini mulai dari sosialisasi hingga penerbitan sertifikat adalah gratis,” tandasnya.

Sebelumnya, Kepala Desa (Kades) Banyuanyara, Drs. Subair Ewa yang dikonfirmasi menampik telah melakukan pungutan dalam proses Prona.

“Prona sangat jelas aturannya, tidak ada pungutan apapun. Kalau pun ada, itu mungkin karena keikhlasan dari masyarakat dan tidak ada paksaan,”akunya dikutip dari salah satu media online. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here