Pelindo IV Bantah Pernah Keluarkan Izin Pengerukan Pulau

0
93

MAKASSAR — PT Pelindo IV Makassar, Sulawesi Selatan membantah tidak pernah memberikan izin pengerukan pasir putih untuk keperluan reklamasi Cental Poin of Indonesia di Pulau Gusung Tanggayya, Kelurahan Lae-lae, Makassar.

“Sepanjang saya ketahui, Pelindo tidak pernah melakukan pengerukan baik di derah alur maupun di area dermaga tempat kapal bersandar,” sebut General Manager Pelindo Makassar Yosef Benny Rohy saat dikonfirmasi Senin (13/2/2017).

Selain itu dirinya tidak mengetahui persis dimana lokasi pengerukan dilakukan kontraktor CPI untuk mengambil pasir di Pulau Gusung Tanggayya, Kelurahan Lae-lae, Kecamatan Ujungtanah, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

“Kalau tanggul, itu proyek otoritas pelabuhan, kalau Pulau Gusung saya tidak tahu itu dimana persisnya,” katanya singkat.

Sementara General Manager JO Ciputra Yasmin selaku pengembang proyek CPI mengaku bukan pihaknya melakukan pengerukan, tetapi dilakukan Pelindo Makassar selaku pemilik otoritas wilayah tersebut.

“Bukan kami melakukan pengerukan disana, tapi pihak Pelindo Makassar yang dilakukan perusahaan menang tender dan ditunjuk langsung untuk mengurangi pendangkalan di lokasi tempat sandaran kapal disana,” kilahnya.

Selain itu, Pelindo sebagai otoritasnya pelabuhan melakukan pendangkalan untuk perbaikan yang terjadi didaerah tersebut, dengan alasan akses pelayaran dari pelabuhan tergangu.

Perbaikannya dengan menggali pasir di daerah pesisir pulau agar tidak terjadi pendangkalan.

Bahkan Perusahaan yang ditunjuk dalam pengerukan pasir di lokasi pantai Gusung Tangngayya itu, kata Toni tentunya memiliki ijin (IUP).

“Tidak mungkin Pelindo berani menunjuk perusahaan untuk mengerjakan proyek itu, apabila tidak memenuhi syarat. Tentu ijinnya lengkap, ” katanya.

Pihak perusahaan vendor tentu tidak bisa sembarangan membuang hasil galian dari lokasi tersebut, karena tidak memiliki tempat yang dimaksud adalah izin Analisa Dampak Mengenai Lingkungan (AMDAL).

“Kebetulan di lokasi reklamasi CPI yang sedang kami kerjakan punya AMDAL jadi hasil galian ditaruh ke lahan CPI. Kami hanya menerima dan bukan kami yang melakukan aktivitas pengerukan pasir di pulau itu, tetapi itu perusahaan vendor Pelindo, ” sebutnya.

Sebelumnya, pengerukan pasir di pulau itu ditentang masyarakat sekitar karena akan rawan terkena air pasang. Mayoritas nelayan yang bermukim di pulau ini resah akan aktivitas pengerukan pasir putih yang diduga ilegal.

Warga didampingi WALHI Sulsel kemudian melaporkan hal ini ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar dida, sebab lahan seluas empat hektar lebih ini dikeruk selama dua bulan lebih sejak Desember 2016 sampai sekarang.

Pengerukan lahan akhirnya mengusur 15 rumah dengan Kepala Keluarga sebanyak 30 orang dari Kabupaten Takalar dan warga Lae-lae.

Bila air sedang pasang air naik setinggi mata kaki orang dewasa ketika terjadi musim barat. Rumah warga terpaksa menyingkir di daerah pinngiran dekat tanggul.

“Kapal-kapal nelayan pun saat ini sulit ditambatkan di pulau karena sudah berlubang-lubang. Kami berharap pengerukan segera di hentikan,” harap Amir Tokoh Masyarakat setempat.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here