Oknum Kades di Luwu Utara Pungut Biaya Prona Sertifikat

0
95

MASAMBA, CNEWS — LSM Pers Luwu Utara mendorong aparat penegak hukum mendalami keterlibatan sejumlah pihak terkait dalam dugaan pungutan liar pada Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan.  Meski dinyatakan pembuatan sertifikat Prona dan program Redistribusi tanah secara gratis, namun ada warga Desa di Sidomukti Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utarai menyebutkan, diminta biaya oleh oknum Kades mereka.

Oleh karena, tim dari LSM Pers Luwu Utara Syamsir Soni dan Marsudi kepada Media celebesnews, pada senin 27 Pebruari 2017 meminta kepolisian dan kejaksaan untuk mendalami indikasi pungutan liar tersebut. “jangan sampai ini membuat masyarakat tidak bisa mengurus sertifikat tanah mereka karena adanya pungutan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin mengambil kesempatan,” tandas Syamsir.

Desakan untuk mendalami adanya pungutan pembuatan Prona tersebut juga datang dari LSM JARI Luwu Utara Almarwan. Dari hasil investigasi dan penelurusan mereka, ditemukan setidaknya terdapat enam kepala desa yang diduga telah melakukan pungutan kepada penerima Prona dengan rata rata sebesar Rp 500 ribu sampai Rp 800 ribu rupiah.

Data lainnya, dikatakan Supriadi Mukmin bahwa pungutan biaya Prona juga dilakukan oleh Kepala Desa Sidomukti Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara dengan melakukan pungutan langsung kepada masyarakat penerima prona sebesar Rp. 750.000,- per persil. bahkan ada pernyataan kepala desa tersebut apabila ada masyarakat yg keberatan uang tersebut akan dikembalikan dan sertifikatnya ditarik oleh kepala desa.

“Kami minta keplosian dan kejaksaan periksa semua pihak yang melakukan pungutan atas biaya prona di Luwu Utara. Ini sudah jelas pelanggaran hukum dan terindikasi melakukan pungutan liar,” tutupnya. (Frans)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here