Saksi Kunci Sebut DID Luwu Utara Diduga Tanpa Proses Banggar

0
73

Pengelolaan Dana Insentif Daerah (DID) Kabupaten Luwu Utara senilai Rp24 miliar diduga tanpa proses pembahasan Badan Anggaran (Banggar) di tingkat DPR RI.

“Pencarian dana itu diurus langsung oknum di Kementerian Keuangan berinisial DN, dan tanpa melalui proses pembahasan di Banggar DPR,” ungkap saksi kunci Ronni, dalam kasus tersebut di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu 15 Februari 2017.

Selain itu, proses pencarian itu atas pertemuan Indah Putri Indriani saat itu menjabat Wakil Bupati Lutra dengan DN kemudian dimasukkan dalam data penerima DID 2011-2012 untuk memuluskan pencarian dana.

“Saat itu ibu Indah meminta agar dua calon rekanan menyediakan dana Rp800 juta untuk memuluskan pencarian. Dana tersebut untuk diberikan ke anggota Banggar DPR, tetapi belakang dana itu digunakanan Indah,” beber Ronni seperti dikutip dari salah satu media online.

Secara terpisah, Direktur Pusat Kajian Advokasi Anti Korupsi (Pukat) Sulsel Farid Mamma mengungkapkan bila saksi kunci menyebut dana DID tidak melalui pembahasan Banggar DPR, maka jelas itu adalah pelanggaran.

“Mekanismenya mesti lewat Banggar. Bagaimana bisa diketahui besaran anggaran dikelola Kementerian Keuangan ini tepat sasaran bila tidak diketahui Banggar. Artinya, dugaan persekongkolan antara oknum Kementerian dengan Pemda Lutra dalam hal ini Indah,” ujarnya.

Pihaknya berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menelusuri dan mendalami apa yang menjadi keterangan saksi kunci pada dugaan kasus korupsi yang jelas merugikan negara.

“Saya dengar kasus ini ditangani Polda Sulsel dan telah dilaporkan resmi ke KPK. Seharusnya kasus ini menarik dan menjadi tantangan buat KPK untuk menyeret seluruh yang terlibat,” katanya.

Kendati ditangani Polda Sulsel, namun tentunya ada keterbatasan sebab ada Muspida sebagai benteng agar kasus ini terus diulur. Dan apabila pencairan DID dicairakan tidak melalui proses Banggar maka jelas dari awal semua bermasalah.

“Jadi ada apa dikatakan kesalahan spesifikasi, kalau sejak awal prosesnya sudah salah. Makanya, KPK harus turun menelusuri persoalan itu agar semuanya jelas siapa-siapa yang bermain,” harap dia.

Farid menjelaskan, petunjuk teknis pada pengelolaan dana DID diatur pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK), disebutkan hanya bisa digunakan untuk membiaya item jenis infrastruktur pendidikan.

Jenis infrastruktur yang dimaksud, kata dia, itemnya sama sekali belum pernah dianggarkan dalam dana lain, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana alokasi khusus (DAK).

“Jadi jelas aturannya khusus untuk fisik pembangunan saja tidak dibenarkan digunakan untuk pengadaan. Itupun fisik pembangunan tidak boleh bila pelaksanaannya dianggarkan DAK atau DAU. Bila dilaksanakan itu pelanggaran,” ujarnya menjelaskan.

Diketahui, dalam proyek itu dipecah dalam 11 item kegiatan, terdiri dari pengadaan barang dan pembangunan fisik, dimana 80 persen diperuntukkan untuk jenis kegiatan pengadaan barang.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here