KPK Mulai Dalami Kasus Megaproyek CPI

0
92
Jpeg

MAKASSAR – Kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel dikabarkan telah digeledah. Penggeledahan diduga dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI pada Senin 27 Maret 2017 lalu.

Pengeledaan tersebut dilakukan untuk mengumpulkan data-data terkait dugaan kasus korupsi megaproyek Center Point of Indonesia (CPI) yang berada di Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar.

Namun, Wakil Ketua KPK RI Saut Situmorang, ketika dikonfirmasi kebenaran tentang pengeledaan tersebut, tidak mengetahui jika ada penggeledahan di Pemprov Sulsel, sebab hasilnya belum dilaporkan.

“Saya belum tahu karena belum dilaporkan, saya belum dapat berkomentar banyak,” kata Saut di Makassar, Rabu 29 Maret 2017.

Dalam proses kasus megaproyek reklamasi pantai itu, KPK masih mendalami dan memproses kasus CPI secara hati-hati. Bahkan, tidak dapat ditentukan waktunya.

“KPK masih mempelajari dan mendalami. KPK tidak boleh gegabah, proses hukum itu tidak boleh pakai emosi,” ujar Saut di Makassar, Rabu 29 Maret 2017.

Berita sebelumnya, Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia dan Koalisi Masyarakat Anti-Korupsi (KMAK) Sulsel menemukan bukti baru dalam kasus megaproyek CPI di Makassar, bahkan kasus tersebut diserahkan ke KPK.

Menurut Syam, kasus CPI itu diduga telah merugikan negara sebesar Rp 15 triliun. Namun, seiring berjalannya waktu Pemprov Sulsel melakukan kerja sama dengan PT Yasmin Asri pada 2013 lalu, dengan penimbunan lahan seluas 157 hektare, kemudian hasil lahat tersebut akan dibagi. PT Yasmin akan mendapatkan 100 hektare dan Pemprov hanya mendapatkan 57 hektare.

“Dalam kerja sama dengan Pemprov dengan pihak swasta itu ditandatangani langsung gubernur (Syahrul Yasin Limpo), seharusnya yang bertandatangan di situ SKPD,” tambahnya.

PT Yasmin melakukan penimbunan untuk pembuatan lahan 157 hektare untuk reklamasi CPI. Saat itu dilakukan pembangunan jembatan dengan anggaran Rp 23 miliar dan pemasangan tiang pancang 137 meter, serta timbunan batu gajah 181 meter yang menggunakan APBD Rp 13.620.500.000.

“Pembuatan jembatan itu senilai Rp 23 miliar, dipinjam Pemprov Sulsel dari Pinjaman Investasi Pemerintah (PIP) sebesar Rp 500 miliar,” paparnya.

Selain itu, awal pembangunan proyek tersebut tidak masuk dalam dokumen RPJMD 2008-2013 (periode pertama gubernur), nanti pada periode kedua, proyek tersebut dimasukkan dalam RPJMD (2013-2017).

Lantaran ketiadaan perencanaan, perubahan dan pengalihan nama proyek dari Equilibrium Centre Park (ECP) ke Center Point of Indonesia (CPI) juga tidak melalui prosedur.

Hal ini berdampak pada prosedur administrasi, anggaran, dan pengelolaannya dari dinas terkait. Terbukti dari penyusunan penganggaran dalam APBD, environmental impact assessment atau analisis dampak lingkungan (Amdal), penyusunan Feasibility Study, dan penyusunan masterplan tidak menggunakan nama Center Point of Indonesia (CPI) melainkan menggunakan nama Equilibrium Centre Park (ECP).

Oleh karena itu, atas kerugian dari proyek tersebut ia berharap KPK segera mengusut tuntas proyek itu. Demikian dikutip dari salah satu media online. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here