Beredar Dokumen Nama Anggota DPRD Bulukumba Terima Proyek !!!

0
151

BULUKUMBA —- Sebuah dokumen berisi daftar nama beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulukumba yang diduga turut mendapatkan jatah proyek beredar luas di masyarakat.

Beberapa nama-nama anggota dewan diantaranya Mustamin Patawari Pilips yang memegang beberapa tender pemilihan langsung (PL) seperti perintisan jalan Borong Rappoa-Asaya dengan nilai proyek Rp 200 juta, perintisan jalan Borong Rappoa-Palaya Rp 200 juta dan pembetonan jalan Pabaeng-Baeng Rp 200 juta.

Ketua Komisi Andi Arman mendapatkan proyek talud di Kajang, Lukman di Kecamatan Ujung Loe serta Andi Pangerang juga di Ujung Loe.

Selain itu, Muh. Bakti juga mendapatkan proyek PL di Kindang dan Gantarang seperti pembetonan SMP 48 Garuntungan dengan nilai proyek Rp 200 juta.

Andi Kadir mendapatkan PL di Kecamatan Ujung Loe seperti pembuatan talud drainase Rp 100 juta di Lembang, Desa Salemba, Haji Akram di Kecamatan Kindang seperti pembetonan Sanro Angin, Desa Anrihua-Sipaendre dengan nilai proyek Rp150 juta.

Ada juga nama Aminah Syam mendapat pengerjaan Paving blok Sebuah dokumen daftar nama beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulukumba yang turut mendapat jatah proyek akhir ini beredar luas di masyarakat.

Begitupun dengan H. Akram di Kecamatan Kindang seperti pembetonan Sanro Angin, Desa Anrihua-Sipaendre dengan nilai proyek Rp150 juta.

Serta beberapa nama seperti Safiuddin, Hj. Hilmiaty Asip, H. Bahtiar, Andi Rantina, Udin Hamzah, Andi Baso Zulkarnaen, Fahidin HDK, Zulkarnaen Pangki, H. Kaab, Usman Isdar, Amiruddin dan beberapa nama lainnya.

Hal ini membuat Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Bulukumba Jafar meminta agar pihak kejaksaan mengusut anggota dewan yang diduga terlibat proyek di beberapa Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD).

Pasalnya, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2009 yang mengatur MPR, DPR, DPD dan DPRD, melarang dewan terlibat proyek. Sehingga dugaan keterlibatan beberapa legislator harus diproses berdasarkan mekanisme yang berlaku.

“Kalo DPRD dapat jatah PL itu pelanggaran berat dan bisa diberhentikan sesuai denga  uu 23/2014.DPRD, sebagai wakil rakyat yang memiliki fungsi Legislasi, Anggaran dan Pemgawasan, tidk boleh melaksanakan proyek yang berhubngan dengan fungsinya,”

Menurut Jafar kewenangan DPRD itu hanya sampai pada penetapan anggaran. Begitu APBD sudah ditetapkan, DPRD tidak boleh lagi mengintervensi SKPD untuk penentuan pelaksana. Itu wilayah teknis SKPD. “DPRD hanya melakukan pengawasan memastikan semua yang sudah di sepakati dalam APBD berjalan dengan baik.SKPD harus profesional dalan penentuan pemenang, atau pelaksanan proyek jangan mau di intervensi oleh DPRD atau siapapun,” jelasnya lagi.

Untuk diketahui 5 bulan sebelum penyusunan APBD, Badan Anggaran DPRD memasukkan Pokir (pokok pikiran) dari hasil menyerap aspirasi masyarakat kepada kepala daerah dalam rangka mempersiapkan RAPBD.

“Jadi untuk apa lagi DPRD kapling-kapling proyek dengan alasan untuk kepentingan konstituen sudah masuk sebelum RAPBD disusun,” tambahnya.

Ketua Kopel Bulukumba juga meyesalkan beredarnya dokumen yang sudah tersebar luas tersebut. Menurutnya Apa yang dilakukan DPRD Bulukumba itu patut diwaspadai.

“Saya kira dengan beredarnya nama anggota DPRD yang dapat PL, ini perlu menjadi perhatian serius kejaksaan, karena kuat ada indikasi KKN didalamnya,” kata Jafar. Demikian berita ini dilansir oleh salah satu media online. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here